Page 102 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019
P. 102
Menurut dia, jaminan sosial ketenagakerjaan tidak hanya penting bagi pekerja
penerima upah, tetapi juga pekerja informal yang bukan penerima upah, di
antaranya pekerja yang melakukan usaha ekonominya secara mandiri, seperti sopir
angkutan, pedagang kaki lima, pedagang pasar, tukang ojek, petugas parkir, petani,
dan pengacara.
Ia mengakui mengenalkan program jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja
informal memiliki tantangan tersendiri sebab dituntut mampu menyadarkan
masyarakat.
Seiring dengan sosialisasi ke berbagai tempat dan kelompok masyarakat,
diharapkan semakin banyak orang yang mengenal program perlindungan pekerja
yang dibuat pemerintah itu.
Sosialisasi tersebut, kata dia, sekaligus tindak lanjut optimalisasi perluasan
kepesertaan terhadap pekerja bukan penerima upah yang bergerak di bidang
transportasi angkutan orang dan barang.
Peserta berjumlah 30 orang yang hadir berprofesi sebagai pengusaha penyedia jasa
angkutan transportasi angkutan orang dan barang.
Cukup dengan membayar Rp16.800 per bulan, pekerja informal sudah terlindungi
program jaminan kematian (JK) dan jaminan kecelakaan kerja (JKK).
Dengan menambah pembayaran Rp20.000, peserta akan mendapatkan tambahan
program perlindungan jaminan hari tua (JHT) yang dapat diambil ketika tidak
bekerja.
BPJS Ketenagakerjaan Kudus mencatat jumlah peserta pekerja informal (BPU) di
wilayah kerja BPJS Ketenagakerjaan Kudus sampai dengan 12 November 2019
sebanyak 30.900 peserta dari target sebanyak 23.551 hingga akhir 2019.
Kusmanto, salah satu sopir angkot jurusan Jetak-Terminal Induk Jati, mengaku
belum mengetahui program jaminan sosial ketenagakerjaan.
"Setelah mendapatkan sosialisasi dari BPJS Ketenagakerjaan, saya akan
mempertimbangkan untuk mendaftarkan diri karena profesi sebagai sopir angkot
memang berisiko mengalami kecelakaan," ujarnya.
Terlebih lagi, lanjut dia, iuran per bulannya juga tidak mahal dan dimungkinkan
dirinya mampu membayarnya secara rutin.
Page 101 of 124.
