Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019
P. 106

Hal senada dinyatakan Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
               Tenaga Kerja (PHI dan Jamsos) Haiyani Rumondang. Menurutnya sesuai tujuan
               kabinet Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin lima tahun ke depan adalah
               menciptakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya bagi masyarakat.


               "Sesuai arahan Presiden, yang mendorong Kementerian menyederhanakan regulasi
               untuk memudahkan masuknya investasi ke Indonesia sehingga dapat membuka
               lapangan kerja, " ujarnya.

               Haiyani menegaskan dalam menghadapi tantangan ekonomi di era disrupsi industri
               4.0 yang semakin besar, tidak perlu mengkhawatirkan untuk berinventasi di negara
               Indonesia. Investasi di Indonesia akan tetap menguntungkan bagi semua pihak di
               masa mendatang. "Pemerintah akan terus memberikan perhatian secara serius
               terhadap iklim investasi yang kondusif, termasuk menjaga iklim ketenagakerjaan
               yang stabil dan semakin kondusif bagi investor, " katanya.

               Hingga saat in,i lanjut Haiyani, Pemerintah melalui Kemnaker juga sedang dan terus
               meningkatkan kualitas dan kuantitas pelatihan vokasi melalui strategi triple skilling,
               yakni skilling, upskilling dan reskilling. "Indonesia harus bisa memproduksi pekerja
               yang berkualitas, ketersediaan tenaga terampil memadai sehingga bisa memenuhi
               kebutuhan dunia industri, " kata Haiyani.

               Sementara Ketua Umum Apindo Haryadi Sukamdani menyatakan selain ingin
               audiensi berkenalan dengan Menaker Ida Fauziyah, pengurus Apindo juga
               menyampaikan tetap concern compliance (patuh) terhadap regulasi yang ada,
               mendukung kompetensi pekerja dan sertifikasi SDM yang berkualitas.

               "Kami juga terus menyampaikan usulan dan masukan serta mengembangkan ruang
               dialog dengan pemerintah dan serikat pekerja/buruh untuk menjaga keseimbangan
               di bidang ketenagakerjaan," pungkasnya. (jpnn)


































                                                      Page 105 of 124.
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111