Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019
P. 38
"Untuk penempatan mereka di luar negeri kan butuh biaya nah itu mereka
mendapatkan pembiayaan itu dari KUR," ujarnya.
Sementara, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko
Perekonomian Iskandar Simorangkir mengatakan, untuk menekan NPL tersebut
pemerintah bisa menerapkan government to business dengan menggandeng badan
usaha di negara lain.
"Misalnya dengan standard chartered, dia kan punya cabang di Hong Kong. Ini
belum baku ya, nanti perjanjian kerja sama Kemenaker dengan standard chartered,"
katanya.
Menurutnya, skema government to business dapat mengurangi risiko kemungkinan
terjadinya disalahgunakan karena ia menilai para pebisnis tidak akan berani
bermacam-macam dengan pemerintah.
"Fee-nya dari collection fee yang sudah kita kasih, dia 3-4 persen dari suku bunga
KUR itu. Maka itu suku bunga subsidi untuk TKI itu 14 persen jadi 3,5 persen itu
adalah collection fee. KUR mikro kan 10,5 persen subsidinya, KUR TKI itu 14
persen," jelasnya.
Sebagai informasi, pemerintah telah resmi menurunkan kembali suku bunga KUR
dari 7 persen menjadi 6 persen per tahun yang akan mulai dilakukan pada awal
Januari 2020.
Berdasar catatan Kemenko Perekonomian, penyaluran KUR sejak Agustus 2015
hingga 31 Agustus 2019 mencapai Rp 435,4 triliun dan telah diterima oleh 17,5 juta
debitur serta rasio kredit macet atau NPL nya yaitu 1,31 persen.
Page 37 of 124.
