Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 NOVEMBER 2019
P. 53
"Saya informasikan, menurut presiden Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan itu dianggap kaku. Karena apa? Pertama,
investor nggak bisa masuk. Alasannya, undang-undang tersebut terlalu banyak
menyulitkan investor," ucapnya.
"Misalnya, pekerja itu di PHK, berapa kali lipat yang harus dibayar oleh perusahaan.
Kemudian, untuk izin-izin perusahaan apakah dia harus menunggu, itu terlalu
berbelit-belit," lanjut Siti memberikan contoh dari aturan itu.
Oleh karena itu, menurutnya, revisi UU Ketenagakerjaan harus dilakukan demi
menggapai investasi berkelanjutan. Selain itu, vokasi harus terus dipercepat
terutama di lokasi yang sulit dijangkau.
"Bagaimana caranya investasi berkelanjutan? Satu, merevisi undang-undang
ketenagakerjaan agar tidak kaku menurut Pak Jokowi. Yang kedua, pelatihan. Bagi
lokasi yang sulit diakses, kami dari Kementerian Ketenagakerjaan mengirimkan
mobile kredibel unit untuk datang ke lokasi desa-desa terpencil untuk melatih
tenaga kerja yang ada," paparnya.
Page 52 of 124.
