Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019
P. 106
dihimbau agar setiap daerah mengalokasikan anggaran pembayaran THR dan gaji
ke 13.
"Jadi di dalam peraturan itu sudah ditegaskan disana bahwa diminta kepada pemda
untuk menyediakan anggaran gaji ke 13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu
kita harapkan daerah seyigyanya semua sudah menganggarkan di dalam APBD
nya," ujarnya.
Sementara itu, untuk mengantisipasi adanya daerah yang belum menganggarkan,
atau sudah menganggarkan tetapi dananya tidak ada maka penyediaan dapat
melalui perubahan penjabaran APBD tanpa harus menunggu perubahan APBD 2019.
Hal itu dikarenakan pembayaran THR dan Gaji ke 13 merupakan kebutuhan
mendesak.
"Oleh karena itu, harapan kita pemerintah pusat, dengan keluarnya PP 35 dan 36 ini
tidak ada lagi daerah yang merasa kesulitan lagi di dalam menyediakan
anggarannya," tutupnya.
Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo sebelumnya membuat surat yang ditunjukkan
untuk Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
Reformasi dan Birokrasi Syafruddin. Dalam surat bernomor 188.31/3746/SJ yang
dikirim pada Senin 13 Mei 2019, Tjahjo meminta pemerintah merevisi pasal 10 ayat
2 Peraturan Pemerintah No 36 tahun 2019.
Dalam pasal itu disebutkan bahwa teknis pemberian gaji, pensiunan, tunjangan
ketiga belas, dan THR yang bersumber pada APBD diatur oleh Perda. Hal tersebut
berpotensi menghambat pemberian gaji, pensiun atau tunjangan ke-13 dan THR,
sehingga tidak tepat waktu.
Menurutnya, permintaan revisi THR dan gaji PNS ke-13 adalah hal yang wajar.
Andaikan THR tahun ini tak tepat waktu, Tjahjo meminta agar pemerintah tak
disalahkan.
Page 105 of 130.
