Page 109 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019
P. 109

Title          CATAT, SRI MULYANI PASTIKAN THR DAN GAJI KE-13 PNS BAKAL CAIR TEPAT WAKTU
               Media Name     kontan.co.id
               Pub. Date      15 Mei 2019
                              https://nasional.kontan.co.id/news/catat-sri-mulyani-pastikan-thr-dan- gaji-ke-13-pns-
               Page/URL
                              bakal-cair-tepat-waktu
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive






               Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan pencairan dana tunjangan hari raya
               (THR) dan Gaji ke-13 tidak akan molor. Pasalnya revisi Peraturan Pemerintah (PP)
               yang menjadi payung hukum pencairan dana tersebut akan segera selesai paling
               lama dua hari ke depan.

               "Sedang direvisi dan hampir selesai bahkan keluar satu dua hari ini. Dan pemda
               sudah bisa melakukan pembayaran melalui peraturan kepala daerah, " jelas Sri
               Mulyani saat ditemui di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Rabu
               (15/4).

               Aturan yang direvisi oleh pemerintah adalah PP Nomor 35 Tahun 2019 tentang Gaji
               ke-13, dan PP Nomor 36 Tahun 2019 mengenai THR.

               Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo meminta perubahan pada pasal
               10 ayat 2 di masing-masing PP tersebut. Permohonan Mendagri ini tertuang dalam
               surat Menteri Dalam Negeri tanggal 13 Mei 2019 bernomor 188.31/3746/SJ.

               Surat tersebut ditujukan kepada Menteri Keuangan dan Menteri Pendayagunaan
               Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam surat tersebut, Tjahjo meminta
               agar segera mengubah pasal 10 ayat 2 supaya pemberian gaji, pensiun, tunjangan
               ke-13 dan THR tepat waktu.

               Pada pasal 10 ayat 2 kedua PP memerintahkan teknis pemberian gaji, pensiun, gaji
               ke-13 dan THR yang bersumber dari APBD diatur dengan peraturan daerah (Perda).
               Menurut Tjahjo aturan tersebut membuat pencairan dana tersebut tidak tepat waktu
               karena penyusunan Perda membutuhkan waktu cukup lama.

               Aturan itu juga timpang dengan pencairan THR dan gaji ke-13 yang bersumber dari
               APBN. Pasal 10 ayat 1 kedua PP menyebut pemberian THR dan gaji ke-13 dari APBN
               cukup menggunakan peraturan Menteri Keuangan (PMK). Beleid PMK lebih mudah
               dihasilkan dibandingkan Perda, karena PMK cukup dibahas di Kementerian
               Keuangan saja.

               Reporter: Benedicta Prima
               Editor: Tendi







                                                      Page 108 of 130.
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114