Page 122 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019

sebelum hari raya, semua akan dapat direalisasikan," kata dia di kantornya, Rabu,
15 Mei 2019.

Dia menegaskan, rumor yang mengatakan THR tahun ini akan molor tidaklah benar.
Sebab setiap daerah seharusnya sudah menganggarkan untuk membayar THR sejak
tahun sebelumnya. Sehingga dipastikan pembayaran THR dan gaji ke 13 tidak akan
mengalami hambatan.

"Petunjuk teknis nanti juga akan diterbitkan Pak Dirjen Bina Keuangan Daerah
karena memang daerah inilah yang terbebankan pada APBD sehingga dengan
demikian, hari ini akan diterbitkan surat edaran untuk dapat merealisasikan," ujar
dia.
Telat Bayar THR, Kepala Daerah Siap-Siap Kena Sanksi
THR PNS
Ilustrasi THR PNS (Grafis: Abdillah/Liputan6.com)

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberi sanksi kepada
kepala daerah yang terlambat dalam membayar Tunjangan Hari Raya (THR) serta
gaji ke-13 TNI, Polri dan PNS di daerahnya.

Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Hadi Prabowo mengatakan, sanksi
siap diberikan kepada kepala daerah yang malas atau mengulur waktu pembayaran
THR dan gaji ke-13 tersebut.

"Ya pasti ada sanksinya karena ini kebijakan nasional yang berlaku seluruh
nasional," kata dia di kantornya, Rabu, 15 Mei 2019.

Dia menegaskan, THR dan gaji ke-13 perlu dibayarkan tepat pada waktunya, sebab
berkaitan dengan kesejahteraan pegawai. "Ini juga di dalam kerangka untuk
peningkatan kesejahteraan baik PNS, TNI, Polri dan Pensiunan sehingga ini harus
benar-benar dilaksanakan," tegasnya.

Dia mengungkapkan, sanksi keterlambatan pembayaran THR dan gaji ke-13 telah
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

"Sesuai PP, ada beberapa tahapan (sanksi) baik itu dimulai dari teguran pertama,
kedua dan sebagainya," ujarnya.

Selain itu, dia juga mengatakan TNI, Polri, PNS serta pensiunan yang mengalami
permasalahan pencairan THR dan gaji ke-13 nya dapat melakukan pengaduan

kepada Kemendagri.

Page 121 of 130.