Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019

"Di dalam peraturan itu Pemda sudah diminta untuk menyediakan anggaran gaji ke-
13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya
sudah menganggarkan di dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 ini," katanya.

Seandainya Pemda belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tapi tidak
cukup dana untuk membayarkan THR dan gaji ke-13 maka sesuai Permendagri ini
karena sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaan dananya dapat melalui
perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019.

"Karena itu, kita harapkan dengan keluarnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP
Nomor 36 Tahun 2019 ini tidak ada daerah lagi yang merasa kesulitan di dalam
penyediaan anggaran," tuturnya.

Karo Hukum Kemendagri menambahkan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP
Nomor 36 Tahun 2019 ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk
mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 karena sudah dananya diakomodasi
dalam APBD. "Jadi, diharapkan sudah tidak ada lagi polemik seperti tahun-tahun
kemarin," tuturnya.

Menanggapi pertanyaan wartawan tekait sanksi kepada kepala daerah yang tidak
mau menganggarkan maupun mencairkan dana THR, Sekjen Kemendagri
menegaskan, ada sanksinya aturan yang berlaku.

"Pasti ada sanksinya karena ini kebijakan nasional dan ini dalam rangka peningkatan
kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan para pensiunan.Sehingga ini harus dilaksanakan
dengan benar, sanksinya sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017, itu sanksinya
ada tahapan dimulai dari teguran satu, dua dan tiga dan sebagainya," tuturnya.

Sekjen Kemendagri juga mengatakan, pihaknya membuka pengaduan kalau ada
PNS di daerah yang belum menerima THR. "Namun perlu diingat dalam PP Nomor
35 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini juga diatur kalau dana belum siap sebelum
lebaran, maka ini harus dibayar setelah lebaran. Ini hukumnya wajib. Tapi, kita
harapkan semua daerah dapat merealisasikan sebelum lebaran," katanya.

Page 123 of 130.