Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 MEI 2019
P. 129

Terkait APBD 2019, Kemendagri telah menerbitkan Permendagri Nomor 38 Tahun
               2018 mengenai pedoman penyusunan APBD Tahun 2019.

               "Di dalam peraturan itu Pemda sudah diminta untuk menyediakan anggaran gaji ke-
               13 dan THR. Artinya, dengan pengaturan itu kita harapkan daerah seyogyanya
               sudah menganggarkan di dalam APBD-nya untuk gaji ke-13 ini," katanya.

               Seandainya Pemda belum menganggarkan atau sudah menganggarkan tapi tidak
               cukup dana untuk membayarkan THR dan gaji ke-13 maka sesuai Permendagri ini
               karena sifatnya kebutuhan mendesak, penyediaan dananya dapat melalui
               perubahan penjabaran APBD tanpa menunggu perubahan APBD 2019.

               "Karena itu, kita harapkan dengan keluarnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP
               Nomor 36 Tahun 2019 ini tidak ada daerah lagi yang merasa kesulitan di dalam
               penyediaan anggaran," tuturnya.

               Karo Hukum Kemendagri menambahkan terbitnya PP Nomor 35 Tahun 2019 dan PP
               Nomor 36 Tahun 2019 ini akan memberikan kepastian hukum bagi daerah untuk
               mencairkan anggaran THR dan gaji ke-13 karena sudah dananya diakomodasi
               dalam APBD. "Jadi, diharapkan sudah tidak ada lagi polemik seperti tahun-tahun
               kemarin," tuturnya.

               Menanggapi pertanyaan wartawan tekait sanksi kepada kepala daerah yang tidak
               mau menganggarkan maupun mencairkan dana THR, Sekjen Kemendagri
               menegaskan, ada sanksinya aturan yang berlaku

               "Pasti ada sanksinya karena ini kebijakan nasional dan ini dalam rangka peningkatan
               kesejahteraan PNS, TNI, Polri dan para pensiunan.Sehingga ini harus dilaksanakan
               dengan benar, sanksinya sesuai dengan PP Nomor 12 Tahun 2017, itu sanksinya
               ada tahapan dimulai dari teguran satu, dua dan tiga dan sebagainya," tuturnya.

               Sekjen Kemendagri juga mengatakan, pihaknya membuka pengaduan kalau ada
               PNS di daerah yang belum menerima THR.

               "Namun perlu diingat dalam PP Nomor 35 dan PP Nomor 36 Tahun 2019 ini juga
               diatur kalau dana belum siap sebelum lebaran, maka ini harus dibayar setelah
               lebaran. Ini hukumnya wajib. Tapi, kita harapkan semua daerah dapat
               merealisasikan sebelum lebaran," katanya. (sam/jpnn)


















                                                      Page 128 of 130.
   124   125   126   127   128   129   130   131