Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Apabila perusahaan melanggar aturan yang telah ditetapkan maka sejumlah sanksi akan
diberikan.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016, terdapat beberapa sanksi
yang akan diberikan kepada pelanggaran pembayaran THR keagamaan.

Pasal 10 ayat (1) menyebutkan, pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada
Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) dikenai denda sebesar 5% (lima
persen) dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban
Pengusaha untuk membayar.

Kemudian di ayat (2) disebutkan, pengenaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
menghilangkan kewajibanPengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada Pekerja/
Buruh.

(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan
Pekerja/Buruh yang diatur dalam peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

Selanjutnya di Pasal 11 ayat (1) disebutkan, pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan
kepada Pekerja/Buruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dikenai sanksi administratif.

Pada ayat 2 disebutkan, sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akun instagram terverifikasinya, Kemenaker menjelaskan saksi administratif bagi
perusahaan tidak membayar THR yakni teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha
Cara Menghitung Aturan dan jadwal pencairan THR Idul Fitri 2021 ini tertuang dalam Surat
Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Surat Edaran itu dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tertanggal 12 April
2021. Dalam surat edaran itu, dijelaskan aturan, rumus cara menghitung pemberian THR dan
syarat pekerja yang berhak dapat THR.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pada 2021, THR wajib dibayarkan penuh
kepada pekerja dan buruh. Pada 2020, pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR dengan
alasan kelangsungan usaha. Menurut Ida, kini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib
dibayar penuh.
"THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha,
kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya keagamaan tersebut," kata
Ida dalam konferensi pers virtual, di YouTube Kemenaker RI, Senin (12/4/2021).

Pekerja lebih dari 12 bulan Dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadhan 2021,
Kemenaker mewajibkan pengusaha untuk memberi THR penuh.

THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu (kontrak). Pekerja upah bulanan Bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan
secara terus menerus atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah.

Pekerja upah harian THR juga wajib diberikan kepada bagi pekerja/buruh yang bekerja
berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih. THR
upah 1 bulan pekerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12 bulan
terakhir sebelum hari raya keagamaan.

113