Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 111

Judul               Pemulihan Belum Rata, Aprisindo Minta Pembayaran THR Kedepankan
                                    Dialog Bipartit
                Nama Media          investor.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://investor.id/business/pemulihan-belum-rata-aprisindo-minta-
                                    pembayaran-thr-kedepankan-dialog-bipartit
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-13 20:53:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 10.000.000
                News Value          Rp 30.000.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              neutral  -  Firman  Bakrie  (Direktur  Eksekutif  Aprisindo)  Yang  pasti,  kami  pasti  akan  berusaha
              memenuhi  kewajiban  pembayaran  THR  sesuai  dengan  ketentuan  yang  sudah  ditetapkan
              pemerintah.  Tetapi  tidak  menutup  kemungkinan  apabila  ada  yang  masih  tidak  mampu,  kita
              mendorong dilakukannya sosial dialog antara pengusaha dengan pekerja. Saya rasa, pekerja di
              perusahaan pasti lebih memahami kondisi perusahaannya daripada serikat pekerja yang ada di
              tingkat nasional. Mereka (pekerja) kan juga tahu kalau saat ini kapasitas produksi juga belum
              penuh

              negative  -  Firman  Bakrie  (Direktur  Eksekutif  Aprisindo)  Ada  beberapa  perusahaan  yang
              membutuhkan legalitas. Ketika mereka tidak mampu, mereka itu butuh legalitas karena diaudit
              oleh buyernya, misalkan untuk perusahaan alas kaki yang melakukan ekspor. Standar dari buyer
              itu kan selain kualitas produk, dia juga melihat apakah perusahaan ini comply dengan peraturan
              pemerintah. Kalau kemudian aturan pemerintahnya tidak fleksibel dan dia tidak bisa memenuhi,
              buyer bisa berfikir ulang apakah akan order lagi ke perusahaan tersebut atau tidak. Ini krusial
              untuk beberapa perusahan kita, termasuk UMKM yang juga melakukan kegiatan ekspor


              negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
              dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
              sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang bersangkutan



              Ringkasan

              Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie menilai kebijakan
              pembayaran  tunjangan  hari  raya  (THR)  yang  harus  dibayar  penuh  atau  tidak  dicicil  sangat
              memberatkan pelaku usaha, khususnya yang masih mengalami kesulitan cash flow. Pasalnya
              meskipun kondisi ekonomi secara umum mulai memperlihatkan adanya tren perbaikan, namun
              kondisi masing-masing perusahaan sangatlah berbeda.




                                                           110
   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116