Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 106
Dasar hukumnya menurut Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin Peraturan Pemerintah Nomor
36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang
ditetapkan," kata Azis, dalam rilisnya, Selasa (13/4/2021).
Politikus Partai Golkar itu berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan
secara penuh dan tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah
memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Terlebih, roda
perekonomian sudah mulai bergerak dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai
merangkak membaik.
"Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan
membentuk call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan
pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog
dengan para pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran
dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" jelasnya.
Lebih lanjut, Azis meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif melakukan dialog dan mediasi
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR.
Azis menekankan agar Kemenaker dan Disnaker sigap menindak tegas perusahaan yang
melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu
membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," imbuhnya.
105
