Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 105

Judul               DPR Minta Kemnaker Tegaskan: Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja
                Nama Media          liputan.co.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://liputan.co.id/2021/04/dpr-minta-kemnaker-tegaskan-
                                    perusahaan-wajib-bayar-thr-pekerja/
                Jurnalis            zul fasli
                Tanggal             2021-04-13 21:08:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
              Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
              pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan

              positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus aktif
              mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk call center pengaduan pembayaran
              THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR. Pengusaha yang
              tidak  mampu  membayar  THR  melakukan  dialog  dengan  para  pekerja  dengan  membuat
              kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran dilakukan
              sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya

              positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR) Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan
              dan  membantu  penyelesaian  pembayaran  THR  2020  yang  masih  tertunda,  mengingat  THR
              merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara



              Ringkasan

              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta untuk menegaskan kepada para perusahaan
              untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya, maksimal H-7
              hari raya Idul Fitri. Dasar hukumnya menurut Wakil Ketua DPR M. Azis Syamsuddin Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun
              2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.



              DPR MINTA KEMNAKER TEGASKAN: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR PEKERJA

              Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta untuk menegaskan kepada para
              perusahaan  untuk  mewajibkan  memberikan  tunjangan  hari  raya  (THR)  kepada  pekerjanya,
              maksimal H-7 hari raya Idul Fitri.



                                                           104
   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110