Page 100 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 100
Ringkasan
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
agar menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri. Hal ini telah diatur dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun
2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
PERUSAHAAN WAJIB BAYARKAN THR PARA PEKERJA TEPAT WAKTU
Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
agar menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya
(THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri.
Hal ini telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang
ditetapkan," tegas Azis melalui lansiran web resmi DPR RI.
Azis berharap para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan tepat
waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus kepada
pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Terlebih, roda perekonomian sudah mulai bergerak
dan kegiatan perekonomian masyarakat sudah mulai merangkak membaik "Untuk itu,
Kemenaker dan Disnaker harus aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR. Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para
pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan
syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" jelasnya.
Lebih lanjut, Legislator Fraksi Partai Golkar itu meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif
melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu
memberikan THR.
Azis menekankan agar Kemenaker dan Disnaker sigap menindak tegas perusahaan yang
melanggar kewajiban pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu
membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.
"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tutupnya.
Sekadar informasi, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal
mengapresiasi sikap pemerintah yang menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan H-7
sebelum hari raya dan tidak dicicil. Hal ini tertuang dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
" Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahaan tidak ada serikat pekerja,"
kata Said Iqbal lewat keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (12/4/2021).
99
