Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

mengatakan, pihaknya langsung menanggapi SE Menteri Tenaga Kerja (Menaker) terkait
pelaksanaan pemberian THR di tahun ini.
Sehingga untuk menanggapi hal tersebnut, maka dirinya langsung menggelar rapat koordinasi
dengan perusahaan-perusahaan yang tahun lalu bergejolak tentang pembayaran THR bagi
karyawannya, sehingga kita musyawarakan.

Menurut dia, jika mengacu pada SE Menaker tersebut, maka pemberian THR Keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja, agar dapat
memenuhi kebutuhan pekerja dan keluarganya.

"SE itu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional. Sehingga untuk mengantisipasi
adanya gejolak, maka mereka kita ajak musyawarah sebagai bentuk antisipasi meredam
kemungkinan gejolak yang akan terjadi terkait pemberian THR," katanya kepada wartawan,
Selasa (13/4).

Dalam kesempatan itu, Yoyok menegaskan, jika dirinya menginginkan hubungan industrial di
Kabupaten Malang tetap harmonis, dan iklim kondusivitas tetap terjaga, meski di masa pandemi
Covid-19 ini kondisinya serba sulit.

Sehingga kita himbau pada pengusaha dan pekerja agar membuat kesepakatan dalam strategi
pembayaran THR kepada pekerjanya. Namun, bila tidak memungkinkan pembayaran secara
kontan, maka pembayaran dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan bersama.

"Tentukan strategi agar THR tidak dicicil. Sehingga pihak management harus mengantisipasinya.
Misal, THR dicicil tidak apa-apa asal sesuai dengan kesepakatan para karyawannya," ujarnya.

Meski begitu, pintah dia, pihak manajemen harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya
gejolak. Namun, jika nantinya kesepakatan antara kedua belah pihak gagal, maka wajib
melaporkan kepada pihak Kepolisian agar difasilitasi. Hal itu perlu dilakukan pada masing-masing
perusahaan, karena agar bisa menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

"Apalagi, saat ini masih berlangsung Pandemi Covid-19, sehingga jika terjadi gejolak akan
berpotensi kerumanan massa, tentunya akan bisa terjadi penyebaran virus corona," tegas Yoyok.

Perlu diketahui, dalam SE Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut, telah ditekankan bahwa
pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum Hari Raya
Keagamaan pada pekerja/buruh yang bersangkutan.
Tentang kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR Keagamaan itu harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021
kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

[cyn].

103