Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 226
OMBUDSMAN KEPRI INGATKAN PEMDA KAWAL THR KARYAWAN
Batam, Batamnews - Pemerintah meminta tunjangan hari raya (THR) keagamaan tahun 2021
wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lambat 7 hari sebelum hari
raya keagamaan tiba.
Kebijakan itu direspons Ombudsman Perwakilan Kepulauan Riau. Lembaga itu meminta
pemerintah daerah memastikan agar pekerja atau buruh di Kepri memperoleh THR sesuai
dengan ketentuan.
"Tidak ada pengecualian jenis pekerjaan tapi seluruh buruh yang telah berstatus permanen,
kontrak kerja dan bersifat harian berhak mendapat THR dari perusahaan," ujar Kepala Kantor
Perwakilan Ombudsman Kepri, Lagat Parroha Patar Siadari, Selasa (13/4/2021).
Ia menjelaskan besaran THR ditentukan untuk pekerja yang telah bekerja minimal 1 tahun, maka
berhak mendapatkan THR sebesar 1 bulan upah kerja yang terdiri dari gaji tunjangan.
"Pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun maka THR nya dibagi 12 bulan dikalikan 1 bulan
upah. Juga pekerja/buruh harian mendapatkan THR sebanyak 1 bulan upah," katanya.
Lagat menambahkan melalui Surat Edaran yang dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 diatur Tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.
Pihaknya mendorong Gubernur Kepri beserta Wali Kota/Bupati di Kepri dapat membuka posko
pelaksanaan THR tahun 2021.
"Membentuk Pos Komando Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko
THR) dengan tetap memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan Covid-19,"
ucapnya.
Lagat juga menegaskan pemberian THR bersifat wajib dilakukan perusahaan kepada
pekerja/buruh paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Jika tidak mampu bayar maka perusahaan harus membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR secara tepat waktu kepada pekerja/buruh, berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan," jelasnya.
Dan laporan keuangan disampaikan pada Dinas Ketenagakerjaan untuk diperiksa mendalam
apakah alasan perusahaan dapat dibenarkan atau tidak.
"Pemerintah daerah harus memastikan hak THR ini diterima pekerja/buruh sehingga akan
berdampak positif dalam perekonomian masyarakat menghadapi hari raya tahun ini," ucapnya.
Pihaknya berpesan, bagi pekerja/buruh yang merasa pihak perusahaan tidak melaksanakan
kewajiban ini maka segera melaporkan kepada dinas tenaga kerja yang ada dan atau ke
Ombudsman Kepulauan Riau dengan mengirimkan laporan ke : kepri@ombudsman.go.id atau
wa ke : 08119813737.
"Kami juga sudah siapkan posko pengaduan, bisa dilaporkan jika ada hal yang tidak sesuai,"
katanya.
225
