Page 261 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

APRISINDO MINTA PEMBAYARAN THR MENGEDEPANKAN DIALOG BIPARTIT

Jakarta, Direktur Eksekutif Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) Firman Bakrie menilai
kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) yang harus dibayar penuh atau tidak dicicil
sangat memberatkan pelaku usaha, khususnya yang masih mengalami kesulitan cash flow.
Pasalnya meskipun kondisi ekonomi secara umum mulai memperlihatkan adanya tren perbaikan,
namun kondisi masing-masing perusahaan sangatlah berbeda. Karenanya, Firman berharap
perundingan secara bipartit dapat dilakukan apabila perusahaan tersebut memang masih
mengalami kesulitan cash flow. Dialog tersebut juga harus dilakukan dengan buruhnya langsung,
bukan dengan serikat buruh di level kabupaten/kota, provinsi, atau nasional. Sebab yang paling
tahu kondisi perusahaan adalah buruh perusahaan tersebut.

"Yang pasti, kami pasti akan berusaha memenuhi kewajiban pembayaran THR sesuai dengan
ketentuan yang sudah ditetapkan pemerintah. Tetapi tidak menutup kemungkinan apabila ada
yang masih tidak mampu, kita mendorong dilakukannya sosial dialog antara pengusaha dengan
pekerja. Saya rasa, pekerja di perusahaan pasti lebih memahami kondisi perusahaannya
daripada serikat pekerja yang ada di tingkat nasional. Mereka (pekerja) kan juga tahu kalau saat
ini kapasitas produksi juga belum penuh," kata Firman Bakrie kepada Beritasatu.com, Selasa
(13/4/2021).

Firman mengungkapkan, sebetulnya perlu ada legalitas terhadap fleksibilitas pemberian THR
bagi perusahaan yang tidak mampu. Hal ini penting untuk bisa menjamin kelangsungan usaha
perusahaan, terutama yang melakukan kegiatan ekspor dan kondisi keuangannya belum terlalu
kuat. Sebab apabila regulasinya terlalu ketat dan perusahaan tidak mampu, peluang pasar
Indonesia bisa hilang.

"Ada beberapa perusahaan yang membutuhkan legalitas. Ketika mereka tidak mampu, mereka
itu butuh legalitas karena diaudit oleh buyernya, misalkan untuk perusahaan alas kaki yang
melakukan ekspor. Standar dari buyer itu kan selain kualitas produk, dia juga melihat apakah
perusahaan ini comply dengan peraturan pemerintah. Kalau kemudian aturan pemerintahnya
tidak fleksibel dan dia tidak bisa memenuhi, buyer bisa berfikir ulang apakah akan order lagi ke
perusahaan tersebut atau tidak. Ini krusial untuk beberapa perusahan kita, termasuk UMKM yang
juga melakukan kegiatan ekspor," kata Firman.

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan telah menerbitkan Surat
Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan
kepada para Gubernur di seluruh Indonesia. Menaker Ida meminta THR dibayar penuh dan
dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.

Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan
Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik.

"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," ungkapnya.

Menaker Ida menambahkan, kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan
tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar
THR keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Sumber: BeritaSatu.com.

260