Page 316 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 316

Hal  ini  sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan  dan  Peraturan  Menteri  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya
              Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              "Kemenaker  dan  pemerintah  daerah  melalui  Dinas  Ketenagakerjaan  (Disnaker)  harus
              memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja atau buruh tepat waktu dan sesuai
              peraturan yang ditetapkan," kata Azis Syamsuddin, Selasa (13/4).

              Pimpinan DPR RI bidang koordinasi politik, hukum, dan keamanan itu meminta Kemnaker dan
              Disnaker sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR.

              "Hal ini guna memiminalkan adanya perusahaan yang mampu membayar, namun memanfaatkan
              celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," ungkap Bang Azis, sapaan akrab Azis
              Syamsuddin.

              Mantan  ketua  Komisi  III  DPR  RI  itu  juga  mendorong  para  pengusaha  memiliki  komitmen
              membayarkan THR secara penuh dan tepat waktu bagi seluruh pekerja atau buruh.

              Sebab, ujar Azis, pemerintah telah memberikan stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi
              Covid-19 ini.

              Selain  itu,  kata  dia,  ekonomi  sudah  mulai  bergerak  dan  kegiatan  perekonomian  masyarakat
              membaik.

              Menurut  dia,  pengusaha  yang  tidak  mampu  membayar  THR  melakukan  dialog  dengan  para
              pekerja, dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran.

              "Dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya Lebaran tahun berikutnya," ujarnya.

              Lebih lanjut Azis mengatakan Kemnaker dan Disnaker aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran
              THR.

              Menurut  dia,  instansi  tersebut  bisa  membentuk  call  center  yang  digunakan  sebagai  sarana
              informasi dan pelaporan pelaksanaan pembayaran THR.


              Azis  mengatakan  Kemenaker  dan  Disnaker  harus  aktif  melakukan  dialog  dan  mediasi  antara
              pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari solusi.

              "Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
              2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
              negara," pungkas Azis Syamsuddin.

              (boy/jpnn) Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?.





















                                                           315
   311   312   313   314   315   316   317   318   319   320   321