Page 318 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 318

PEMERINTAH JEPARA AWASI PEMBAYARAN THR KEPADA RIBUAN PEKERJA DI
              KOTA UKIR
              MURIANEWS, Jepara - Persoalan tunjangan hari raya (THR) sudah ramai dibahas. Di Kabupaten
              Jepara,  pemerintah  berinisiatif  untuk  melakukan  pengawasan  pada  pembayaran  hak  buruh
              tersebut.

              Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi R Eko Sulistiyono menjelaskan, terkait pemberian THR,
              Menteri  Tenaga  Kerja  (Menaker)  Ida  Fauziyah  telah  menyampaikan  Surat  Edaran
              M/6/HK.04/IV/2021 terkait mekanisme menerima THR.

              Namun menurut dia, surat ini baru disampaikan kepada gubernur. Pemerintah Kabupaten Jepara
              masih menunggu surat dari gubernur terkait mekanismenya sampai tingkat bawah.

              Eko menyebut, karena pandemi Covid-19 masih berlangsung, kondisi keuangan perusahaan sulit
              diprediksi.  Kendati  demikian,  pihaknya  tetap  berharap  perusahaan  memberikan  THR  kepada
              karyawannya sesuai aturan dan utuh.

              "Sebisa mungkin THR dibayarkan penuh. Tapi untuk kondisi tertentu,  tidak bisa dipaksakan,
              sehingga kami akan memfasilitasi dari pihak pekerja maupun perusahaannya," katanya, Selasa
              (13/4/2021).

              Ia menyebutkan, saat ini di Kota Ukir terdapat 833 perusahaan dalam banyak skala. Sedangkan,
              jumlah buruh yang bekerja ada sekitar 82.998 orang. Tahun lalu, sebagian perusahaan terpaksa
              mengangsur THR kepada karyawan lantaran keuangan tidak stabil.

              "Jika sesuai aturan, THR harusnya dibayarkan maksimal H-7 Lebaran. Tetapi tentu tidak semua
              perusahaan  bisa  menepatinya,  makanya  pengawasan  juga  kami  lakukan  sampai  dengan
              pascalebaran," ungkapnya.
              Sementara  itu,  Kepala  Dinkop  UKM  Nakertrans  Jepara  Samiadji  menyampaikan,  fasilitasi  ini
              sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai penengah untuk pekerjaan dan perusahaan.
              Selain  kegiatan  ini,  dinasnya  juga  membentuk  posko  Pelaksanaan  THR.  Posko  ini  untuk
              koordinasi pelaksanaan pemberian tunjangan.

              "Kami akan falisitasi kalau karyawan butuh didampingi. Jika nanti ada persoalan terkait THR.
              Kami awasi juga proses penyalurannya," tegas dia.

              Reporter: Faqih Mansur Hidayat Editor: Ali Muntoha.

























                                                           317
   313   314   315   316   317   318   319   320   321   322   323