Page 326 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 326
Ida menegaskan, masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.
MENAKER: THR 2021 HARUS DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU, PALING
LAMBAT 7 HARI SEBELUM LEBARAN
TRIBUN-COM - Tunjangan Hari Raya (THR) 2021 harus dibayar penuh dan tepat waktu kepada
pekerja/buruh, yaitu paling lambat tujuh hari sebelum hari raya Idulfitri.
"Penundaan pembayaran THR bagi perusahaan terdampak pandemic Covid-19 paling lambat
sehari jelang hari raya," ujar Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziyah, Senin (12/4).
Ida menegaskan, masalah THR turut dibahas dalam LKS Tripartit Nasional yang terdiri dari unsur
pengusaha, pekerja/buruh, dan pemerintah.
Keputusan tentang THR ini tercantum dalam Surat Edaran (SE) Menaker Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
SE ditandatangani 12 April 2021 dan ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.
Kemenaker mendorong diadakannya dialog bipartit bagi perusahaan terdampak pandemi yang
tidak mampu membayarkan THR 2021 sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan.
Dialog dilakukan untuk menyepakati pembayaran THR paling lambat sehari jelang hari raya
keagamaan tiba.
"Saya ingin menyampaikan bahwa SE ini berdasarkan masukan, termasuk masukan dari teman-
teman di LKS Tripartit. Jadi tugasnya LKS Tripartit itu memberikan saran dan masukan lalu
Kemenaker mengolah masukan tersebut," ujarnya.
Menurutnya, pihaknya menampung masukan dari tripartite nasional.
Kelonggarannya diberikan hanya sampai tibanya hari raya, itu pun didasarkan atas pembicaraan
bipartite antara pengusaha dan pekerja dengan semangat kekeluargaan dan menyampaikan
kondisi laporan keuangan internal perusahaan.
Kesepakatan dibuat secara tertulis dengan syarat THR paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan tahun 2021 berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan yang menyatakan tidak mampu selama 2 tahun terakhir," kata Ida.
Ida Fauziyah Terbitkan Surat Edaran Pemberian THR Denda 5 Persen Kemenaker juga
menyiapkan skema denda dan sanksi bagi perusahaan yang terlambat membayar THR 2021.
Denda sebesar lima persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu
kewajiban pembayaran.
Sementara sanksi administrasi sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan.
Di antaranya berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara
sebagian atau seluruh alat produksi, hingga pembekuan kegiatan usaha.
325
