Page 331 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

"Manajemen selalu ngomong mayoritas dan minoritas," kata Antony Matondang, salah satu
koordinator solidaritas buruh saat dihubungi di Jakarta, Senin (12/4/2021). Fast Food tak lain
adalah pemegang hak waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia.

Sebenarnya, gelombang protes dari pekerja ini sudah mencuat sejak November 2020. Lalu, kabar
kembali mencuat pada hari ini setelah para pekerja menyampaikan kembali sikap mereka dan
mendatangi Kementerian Ketenagakerjaan.

Antony bercerita bahwa manajemen KFC telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dengan alasan
pandemi Covid-19 pada April 2020. Di antaranya seperti pemotongan upah dan hold upah,
membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) KFC, serta
menunda pembayaran upah lembur buruh.

Saat dikonfirmasi, Direktur Fast Food Indonesia Justinus Dalimin Juwono tidak merinci apakah
berbagai kejadian yang disampaikan oleh para pekerja ini benar terjadi di lapangan. Ia hanya
mengatakan bahwa semuanya telah didiskusikan dan disepakati bersama dengan serikat pekerja
mereka yang bernama SPFFI.

"Apa-apa yang harus kami jalankan untuk mencapai kesepakatan hal-hal tersebut, sejak Januari
2021," kata dia.

Justinus juga enggan merinci hasil kesepakatan dengan SPFFI. "Intinya sudah didiskusikan atau
disepekati bersama dengan SPFFI, karena SPFFI adalah yang mewakili terbesar dari karyawan
KFC," ujarnya.

Merespon pernyataan Justinus, Antony mengatakan SPBI dan SPFFI adalah dua kelompok yang
berbeda di tubuh karyawan KFC. SPFFI menerima kesepakatan dengan manajemen perusahaan
pada Januari 2021 tersebut, sementara SPBI tidak.

Tapi, kata Antony, manajemen kemudian memukul rata kebijakan pemotongan upah 30 persen
itu untuk semua karyawan. Termasuk bagi para karyawan di SPBI yang tidak setuju.

Menurutnya, kebijakan pukul rata pemotongan upah semacam ini bertentangan dengan Undang-
Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Inilah yang diprotes Antony dan kawan-kawan, sampai melapor ke Kementerian
Ketenagakerjaan.

Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan membenarkan ada audiensi dengan
para pekerja KFC pada hari kemarin. Setelah pertemuan, kementerian bakal melakukan sejumlah
upaya untuk penyelesaian masalah yang terjadi. "Semoga dicarikan titik temunya," kata Dinar.

330