Page 333 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Disnaker untuk memastikan perusahaan membayar
THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan," kata Azis
Syamsuddin dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (13/4/2021).

Dia mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan THR bagi seluruh
pekerja secara penuh dan tepat waktu. Hal itu menurut dia karena pemerintah telah memberikan
stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 sehingga roda perekonomian sudah
mulai bergerak dan kegiatan ekonomi masyarakat sudah mulai merangkak membaik.

Azis meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR
dan membentuk call center pengaduan. Langkah itu menurut dia sebagai sarana informasi dan
pelaporan pelaksanaan pembayaran THR dan pengusaha yang tidak mampu membayar THR
melakukan dialog dengan para pekerja.
"Dialog tersebut dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran
dengan syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya," ujarnya.

Azis juga meminta Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi antara
pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR untuk mencari solusi
bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar THR.

Politisi Partai Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker sigap menindak tegas
perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR untuk meminimalisir adanya
perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR
kepada pekerjanya.

"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi
negara," katanya. (Antara).

332