Page 337 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 337
KEMENAKER-DISNAKER MESTI SIGAP TINDAK PERUSAHAAN TAK BAYAR THR
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) diminta memastikan perusahaan wajib memberikan
tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal h-7 Idulfitri. Ini sesuai amanat Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6
Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan pemerintah daerah (pemda) melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan," kata Wakil Ketua DPR, Azis Syamsuddin, Selasa (13/4).
Politikus Partai Golkar itu juga meminta para pengusaha berkomitmen membayarkan THR secara
penuh dan tepat waktu bagi seluruh pekerja karena pemerintah telah memberikan stimulus,
terlebih roda perekonomian mulai bergerak.
"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR," terang dia.
Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR, Azis menyarankan berdialog dengan pekerja
dan membuat kesepakatan secara tertulis tentang waktu pembayaran dengan syarat dibayarkan
sebelum Lebaran tahun berikutnya. Selain itu, meminta Kemenaker dan Disnaker aktif berdialog
dan memediasi antara pekerja dengan perusahaan guna mencari solusi.
"Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban
pembayaran THR guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun
memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," tegas Azis.
"Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tandasnya.
336
