Page 342 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 342

Judul               DPR: Perusahaan Wajib Bayar THR Sesuai Aturan Kemenaker
                Nama Media          klikkabar.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://klikkabar.com/2021/dpr-perusahaan-wajib-bayar-thr-sesuai-
                                    aturan-kemenaker/
                Jurnalis            ZAMZAMI ALI
                Tanggal             2021-04-13 13:36:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 7.500.000
                News Value          Rp 22.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
              Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) perlu untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
              pekerja tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan

              neutral - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Untuk itu, Kemenaker dan Disnaker harus
              aktif  mengawasi  pelaksanaan  pembayaran  THR  dan  membentuk  call  center  pengaduan
              pembayaran  THR  sebagai  sarana  informasi  dan  pelaporan  pelaksanaan  pembayaran  THR.
              Pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para pekerja dengan
              membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan syarat pembayaran
              dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya

              positive - M. Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Disnasker untuk memastikan
              dan  membantu  penyelesaian  pembayaran  THR  2020  yang  masih  tertunda,  mengingat  THR
              merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara



              Ringkasan

              Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker)
              untuk menegaskan kepada para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya
              (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri. Hal ini telah diatur dalam Peraturan
              Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri No. 6 Tahun
              2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.



              DPR: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR SESUAI ATURAN KEMENAKER

              JAKARTA  -  Wakil  Ketua DPR  RI  M.  Azis  Syamsuddin  meminta  Kementerian  Ketenagakerjaan
              (Kemenaker)  untuk  menegaskan  kepada  para  perusahaan  untuk  mewajibkan  memberikan
              tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal H-7 hari raya Idul Fitri.



                                                           341
   337   338   339   340   341   342   343   344   345   346   347