Page 348 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Judul DPR: Perusahaan Wajib Bayar THR Pekerja H-7 Lebaran
Nama Media republika.co.id
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.republika.co.id/berita/qrhoul428/dpr-perusahaan-wajib-
bayar-thr-pekerja-h7-lebaran
Jurnalis Ratna Puspita
Tanggal 2021-04-13 13:32:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
dinas ketenagakerjaan (disnaker) untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan, kata Azis dalam
keterangannya, Selasa (13/4). Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker
untuk aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak
mampu memberikan THR. Kemenaker dan disnaker juga diharapkan sigap menindak tegas
perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR guna meminimalisir adanya
perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR
kepada pekerjanya

neutral - Azis Syamsuddin (Wakil Ketua DPR RI) Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui
dinas ketenagakerjaan (disnaker) untuk memastikan perusahaan membayar THR kepada
pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai peraturan yang ditetapkan, kata Azis dalam
keterangannya, Selasa (13/4). Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker
untuk aktif melakukan dialog dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak
mampu memberikan THR. Kemenaker dan disnaker juga diharapkan sigap menindak tegas
perusahaan yang melanggar kewajiban pembayaran THR guna meminimalisir adanya
perusahaan yang mampu membayar namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR
kepada pekerjanya. Kemenaker dan disnaker untuk memastikan dan membantu penyelesaian
pembayaran THR 2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus
dilindungi oleh negara

Ringkasan

Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada pekerjanya maksimal
h-7 sebelum hari raya Idul Fitri. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021
tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

347