Page 349 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

DPR: PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR PEKERJA H-7 LEBARAN

JAKARTA -- Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker) untuk mewajibkan perusahaan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada
pekerjanya maksimal h-7 sebelum hari raya Idul Fitri. Hal tersebut sesuai Peraturan Pemerintah
Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Azis mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan THR secara
penuh dan tepat waktu kepada seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan
stimulus kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Selain itu, Azis juga meminta
Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
pusat pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR.

"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui dinas ketenagakerjaan (disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan, kata Azis dalam keterangannya, Selasa (13/4).

Politikus Partai Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker untuk aktif melakukan dialog
dan mediasi antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR.
Kemenaker dan disnaker juga diharapkan sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar
kewajiban pembayaran THR guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar
namun memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya.

"Kemenaker dan disnaker untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR
2020 yang masih tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh
negara," tegasnya.

348