Page 409 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

KRITIK ATURAN KEMENAKER SOAL PEMBAYARAN THR, SERIKAT PEKERJA: TIDAK
MASUK LOGIKA
Jakarta - Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar
mengkritik aturan Kementerian Ketenagakerjaan soal tunjangan hari raya atau THR Lebaran
1442 Hijriah yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021. Ketentuan dalam
surat itu dinilai memberikan ketidakpastian bagi pekerja maupun pengusaha.

"Surat edaran yang ditandatangani pada 12 April 2021, khususnya yang terkait dengan
perusahaan yang terdampak Covid-19 sehingga tidak mampu membayar THR 2021 sesuai waktu
yang ditentukan, menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika berpikir yang normal," ujar
Timboel dalam keterangannya, Selasa, 13 April 2021.

Salah satu poin surat itu menyebutkan bahwa perusahaan yang masih terdampak Covid-19 dan
tidak mampu memberikan THR sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam peraturan
perundang-undangan diminta melakukan dialog dengan pekerja atau buruh untuk mencapai
kesepakatan.

Dialog dilaksanakan sesuai kesepakatan dan iktikad baik. Kesepakatan pun dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR paling lambat H-1 sebelum hari raya tiba.

Timboel mengatakan kewajiban pembayaran THR hingga H-1 bagi perusahaan diperkirakan
bakal menimbulkan masalah bagi buruh. Sebab pada H-1 Lebaran, umumnya manajemen dan
perkantoran sudah libur. Pengawasan terhadap kewajiban pembayaran THR pun dikhawatirkan
menjadi kendor.

Selain itu, buruh tidak memiliki waktu untuk berbelanja mempersiapkan makan minum serta
kebutuhan untuk hari raya. Walhasil, dana THR berpotensi tidak dibelanjakan sehingga harapan
pemerintah untuk mendongkrak konsumsi masyarakat tidak tercapai.

Di samping itu, klausul tentang tenggat pembayaran THR dinilai membingungkan dan sulit
dilaksanakan oleh perusahaan. Sebab, ketentuan itu hanya mengubah waktu pembayaran dari
H-7 ke H-1 serta tidak membuka ruang bagi perusahaan yang tidak mampu untuk mencicilnya.

"Bagaimana logika berpikir yang dibangun dalam SE ini, bila perusahaan tidak mampu membayar
THR pada H-7 karena terdampak Covid dan tidak diberi ruang mencicil, diwajibkan membayar
THR di H-1. Saya kira perusahaan akan sangat sulit mencari dana dalam waktu enam hari," ujar
Timboel.

Adanya pergeseran waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1 diduga membuka peluang
pengusaha mengemplang pembayaran kewajiban semakin besar. "Kalau hanya mengubah waktu
pembayaran dari H-7 ke H-1 maka poin-poin lainnya dalam aturan akan relatif percuma,
mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak Covid-19 untuk membayar THR pada
H-1," katanya.
Timboel mensinyalir surat edaran ini hanya dibuat sebagai jalan tengah lantaran Kementerian
Koordinator Bidang Perekonomian mewajibkan perusahaan membayar THR kepada pekerja
secara penuh atau tidak boleh dicicil. "Ini salah satu prestasi buruk Menteri Ketenagakerjaan
yang gagal memberikan kepastian bagi pekerja untuk mendapatkan THR," katanya.

408