Page 414 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 414
PIMPINAN DPR INGATKAN PERUSAHAAN WAJIB MEMBAYAR THR PEKERJA H-7
SESUAI ATURAN
Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin meminta Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) untuk
memastikan para perusahaan untuk mewajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada
pekerjanya maksimal h-7 hari raya Idul Fitri.
Hal itu menurutnya sesuai Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan
Peraturan Menteri No. 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
"Kemenaker dan Pemerintah Daerah melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) untuk
memastikan perusahaan membayar THR kepada pekerja/buruh tepat waktu dan sesuai
peraturan yang ditetapkan" Kata Azis Syamsuddin (13/4/2021).
Azis mendorong agar para pengusaha memiliki komitmen untuk membayarkan secara penuh dan
tepat waktu THR bagi seluruh pekerja/buruh, karena pemerintah telah memberikan stimulus
kepada pengusaha di tengah pandemi Covid-19 ini. Roda perekonomian sudah mulai bergerak
dan kegiatan perekonomian masyarakat mulai membaik.
"Kemenaker dan Disnaker untuk aktif mengawasi pelaksanaan pembayaran THR dan membentuk
call center pengaduan pembayaran THR sebagai sarana informasi dan pelaporan pelaksanaan
pembayaran THR, pengusaha yang tidak mampu membayar THR melakukan dialog dengan para
pekerja dengan membuat kesepakatan secara tertulis mengenai waktu pembayaran dengan
syarat pembayaran dilakukan sebelum hari raya lebaran tahun berikutnya" ujarnya.
Politikus Golkar itu juga meminta Kemenaker dan Disnaker aktif melakukan dialog dan mediasi
antara pekerja/buruh dengan perusahaan yang tidak mampu memberikan THR, untuk mencari
solusi bagi perusahaan untuk memenuhi kewajiban membayar THR.
"Kemenaker dan Disnaker untuk sigap menindak tegas perusahaan yang melanggar kewajiban
pembayaran THR, guna meminimalisir adanya perusahaan yang mampu membayar namun
memanfaatkan celah untuk tidak membayar THR kepada pekerjanya," katanya.
"Juga harus untuk memastikan dan membantu penyelesaian pembayaran THR 2020 yang masih
tertunda, mengingat THR merupakan hak pekerja yang harus dilindungi oleh negara" tegasnya.
Reporter: Delvira Hutabarat Sumber: Liputan6.com [bal].
413
