Page 418 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 418
PEKERJA KFC PROTES UPAH DIPOTONG, KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
TURUN TANGAN
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan telah menerima audiensi dengan sejumlah pekerja
restoran cepat saji Kentucky Fried Chicken (KFC) pada Senin, 12 April 2021. Para pekerja ini
melaporkan sejumlah kebijakan perusahaan yang merugikan mereka, salah satunya pemotongan
upah sebesar 30 persen secara sepihak sejak April 2020.
"Kami segera menindaklanjuti apa yang disampaikan para pekerja tersebut," kata Sekretaris
Jenderal Kemenaker Anwar Sanusi saat dihubungi di Jakarta, pada hari yang sama.
Adapun para pekerja yang melancarkan protes ini tergabung dalam Solidaritas Perjuangan Buruh
Indonesia (SPBI) SB PT Fast Food Indonesia Tbk. Fast Food tak lain adalah pemegang hak
waralaba tunggal untuk merek KFC di Indonesia.
Dalam keterangan tersebut, para pekerja menyebut perusahaan mengeluarkan sejumlah
kebijakan dengan alasan pandemi Covid-19 pada April 2020. Di antaranya seperti pemotongan
upah dan hold upah, membayar THR tidak sesuai dengan ketentuan Perjanjian Kerja Bersama
(PKB) KFC, serta menunda pembayaran upah lembur buruh.
Tempo mengkonfirmasi berbagai protes yang disampaikan tersebut kepada Direktur Fast Food
Indonesia Justinus Dalimin Juwono. Justinus tidak merinci apakah berbagai kejadian yang
disampaikan oleh para pekerja ini benar terjadi di lapangan.
Ia hanya mengatakan bahwa semuanya telah didiskusikan dan disepakati bersama dengan
serikat pekerja mereka yang bernama SPFFI. "Apa-apa yang harus kami jalankan untuk
mencapai kesepakatan hal-hal tersebut, sejak Januari 2021," kata Justinus.
Namun begitu, Justinus enggan merinci hasil kesepakatan dengan SPFFI. "Intinya sudah
didiskusikan atau disepakati bersama dengan SPFFI, karena SPFFI adalah yang mewakili terbesar
dari karyawan KFC," ujarnya.
Antony Matondang, salah satu koordinator SPBI membenarkan adanya kesepakatan pada
Januari 2021 ini. Tapi hanya SPFFI saja yang sepakat dengan manajemen untuk pemotongan
upah dan lain-lain, sementara SPBI tidak. Menurut dia, SPFFI dan SPBI adalah dua kelommpok
yang berbeda di tubuh karyawan KFC.
Tapi, kata Antony, manajemen kemudian memukul rata kebijakan pemotongan upah 30 persen
itu untuk semua karyawan. Termasuk bagi para karyawan di SPBI yang tidak setuju.
Bagi dia, kebijakan pukul rata pemotongan upah semacam ini bertentangan dengan Undang-
Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.
Inilah yang diprotes Antony dan kawan-kawan, sampai melapor ke Kemenaker.
Direktur Pengupahan Kemenaker, Dinar Titus Jogaswitan tidak merinci ketentuan hukum ihwal
kebijakan pemotongan upah secara pukul rata ini. "Pengusaha mengajak bersepakat untuk
pemotongan upah tentu ada alasan dan tentunya alasannya diterima oleh pekerja. Sehingga
upah tersebut dapat dibayarkan sesuai kesepakatan," kata dia.
Meski demikian, Dinar memastikan proses penyelesaian atas masalah ini bakal dilakukan.
"Semoga dicarikan titik temunya," kata dia menanggapi masalah yang dipersoalkan oleh
sejumlah pekerja KFC tersebut.
417
