Page 425 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur Himawan Estu Bagijo
mengatakan pihaknya telah menerima SE ini.
Kendati demikian, di masa pandemi COVID-19 ini, Himawan tak memungkiri jika ada perusahaan
yang kesulitan membayar THR. Namun, jika belum bisa membayar, perusahaan harus terbuka
dengan karyawannya dengan menggelar dialog dan membuka kondisi keuangan perusahaan.

"Kalau perusahaan nggak mampu bayar THR, bisa bikin kesepakatan saja sama pekerjanya.
Pengusaha harus jujur kalau bisa bayar ya bayar, kalau enggak bisa ya jujur. Ini persoalan
keterbukaan, kondisi keterbukaan," kata Himawan kepada detikcom di Surabaya, Selasa
(13/4/2021).

Jika pekerja tidak masalah dengan penundaan pembayaran THR, Himawan menyebut hal ini tak
menjadi persoalan. Namun, pembayaran harus tetap diberikan sesuai dengan SE Menteri dan
kesepakatan.

Kendati demikian, Himawan menyebut pihaknya juga membuka layanan pengaduan bagi buruh
yang mempersoalkan pembayaran THR.

Lihat juga Video: Sederet Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Bayar THR 2021 "Kecuali kalau
ada pekerja yang ngadu ya kita turun. Sepanjang tidak ada pengaduan kita anggap selesai. Kita
juga selalu ada call center, nomor pengawas selalu ada. Tapi belum ada laporan sampai saat
ini," tambahnya.

Sebelumnya, dalam SE menaker juga dijelaskan, bagi perusahaan yang masih terdampak
pandemi COVID-19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai
waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Ida meminta Gubernur dan
Bupati/Wali kota agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog
dengan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan
dengan itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.

Ida mengatakan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.

Lebih lanjut, Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan
laporan keuangan internal perusahaan secara transparan.

(hil/iwd).

424