Page 429 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 429
GUBRI SIAPKAN SURAT EDARAN SOAL THR KE BUPATI/WALIKOTA
KORANRIAU.co,PEKANBARU- Gubernur Riau H Syamsuar menyiapkan surat edaran (SE) terkait
pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh ke bupati/walikota.
Informasi ini katakan Kepala Dinas Kepala Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Riau,
H Jonli, Selasa (13/4/21). Menurutnya, kebijakan Gubri itu tindak lanjut dari SE yang dikeluarkan
oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) RI, Ida Fauziyah Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.
"Surat edaran gubernur sedang kita siapkan untuk diteruskan ke bupati/wali kota se-Provinsi
Riau. Karena sesuai arahan Menaker tahun ini pekerja/buruh tetap diberikan THR keagamaan,"
kata Jonli.
Dikatakannya, para pekerja/buruh yang masa kerjanya satu tahun keatas wajib diberikan THR
sebesar satu bulan gaji. Sedangkan bagi pekerja/buruh masa kerjanya kurang dari satu tahun,
lanjut Jonli, maka THR diberikan secara proposional.
"Misalnya dia kerja baru delapan bulan, maka THR diberikan sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan, kemudian dikali satu bulan upah. Tapi kalau masa kerja diatas setahun,
maka perusahaan wajib memberi THR sebulan gaji,"jelasnya.
THR itu lanjut Jonli, wajib diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya Idul Fitri. Meski
begitu, Jonli menyatakan karena saat ini masih suasa pandemi Covid-19, maka ada semacam
solusi bagi perusahaan untuk berdialog kepada pekerja/buruh dalam pemberian THR.
"Namun saya tegaskan, THR tetap dibayarkan perusahaan. Kalau diwajibkan memberi THR 7
hari sebelum lebaran, maka dengan solusi ini THR bisa diberikan mendekati lebaran atau setelah
lebaran, yang penting ada kesepakatan antara perusahaan dengan pekerja/buruh," terangnya.
Kalau perusahaan menempuh jalur itu lanjut Jonli, maka perusahaan harus ada laporan
keuangan. Pihaknya akan mengecek benar atau tidak punya uang membayar THR.
"Makanya sebelum langkah ini ditempuh, sebaiknya perusahaan yang terdampak Covid-19 harus
ada kesepakatan dengan pekerja/buruh,"tutupnya.
nor
428
