Page 431 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 431
12 April 2021 diadakan sidang lanjutan di Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mengawal sidang
tersebut
Ringkasan
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi serentak di seluruh 20 provinsi
kabupaten/kota. Di Kota Semarang, KSPI Jateng menggelar aksi demonstrasi di depan kantor
Gubernur Jawa Tengah, pada hari Senin (12/4/2021) kemarin menuntut pembayaran Tunjungan
Hari Raya (THR) 2021 secara penuh. Aksi ini dilakukan serentak dan terbatas di tempat-tempat
yang sudah ditentukan, antara lain gedung Mahkamah Konstitusi, Kantor Gubernur, Kantor
Bupati/Walikota dan pabrik/perusahaan masing-masing di seluruh Indonesia. Bagi Buruh yang
tidak ikut dalam aksi lapangan tersebut mengikuti aksi secara virtual live streaming melalui Media
KSPI.
KSPI JATENG DEMO DI KANTOR GUBERNUR, INILAH TUNTUTAN PARA BURUH
Semarang - Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar aksi serentak di seluruh 20
provinsi kabupaten/kota. Di Kota Semarang, KSPI Jateng menggelar aksi demonstrasi di depan
kantor Gubernur Jawa Tengah, pada hari Senin (12/4/2021) kemarin menuntut pembayaran
Tunjungan Hari Raya (THR) 2021 secara penuh.
Aksi ini dilakukan serentak dan terbatas di tempat-tempat yang sudah ditentukan, antara lain
gedung Mahkamah Konstitusi, Kantor Gubernur, Kantor Bupati/Walikota dan pabrik/perusahaan
masing-masing di seluruh Indonesia. Bagi Buruh yang tidak ikut dalam aksi lapangan tersebut
mengikuti aksi secara virtual live streaming melalui Media KSPI.
Dalam aksi demo tersebut buruh mengajukan beberapa tuntutan termasuk pembayaran THR
secara penuh.
Selain soal THR, Aulia Hakim selaku Sekretaris Jenderal Perwakilan Daerah KSPI Jateng
menjelaskan tuntutan aksi meminta Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan Omnibus
Law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja khususnya klaster
Ketenagakerjaan, pengusutan tuntas dugaan korupsi di BPJS Ketenagakerjaan dan meminta
pemberlakukan UMSK tahun 2021.
"Aksi ini dilaksanakan dengan taat mengikuti standar protokol kesehatan," kata Aulia Hakim,
Senin (12/4/2021) kemarin.
Aulia Hakim mengungkapkan, Omnibus Law Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Cipta Kerja
itu sejak awal pembentukannya sudah bermasalah.
Ada dua hal yang penting dipersoalkan, kata Aulia Hakim, pertama proses pembentukan
perundang-undang yang tidak memenuhi syarat dan materi isinya yang bertentangan dengan
nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Kedua, pembahasan terkesan tergesa-gesa dan dipaksakan
seperti selayaknya kejar setoran.
"Sehingga setelah ditandatangani oleh Presiden Jokowi dan dilakukan penomoran, UU Cipta
Kerja ini masih ditemukan pasal satu dengan pasal lainnya yang tidak nyambung. Dan ini adalah
kesalahan fatal.Sedangkan untuk klaster ketenagakerjaan banyak yang mendegradasi UUK 13
tahun 2003. Keterjaminan pekerjaan, keterjaminan penghasilan dan perlindungan sosial (Job
Security, Income Security, Social Security) yang semestinya menjadi tanggung jawab Negara
justru menjadi hilang," terang Aulia.
430
