Page 432 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 432
Menurut Aulia, tuntutan diatas merupakan bentuk protes oleh kalangan buruh termasuk buruh
di Jateng. "Buruh sebagai tenaga kerja, memiliki hak atas penghidupan yang layak bagi
kemanusiaan yang merupakan hak konstitusi sebagai warga negara, sebagai rakyat pekerja.
Karenanya, buruh memiliki 2 aspek menghasilkan barang dan jasa," pungkas Aulia.
"Namun seringkali yang terwujud hanyalah aspek pertama yang biasanya sekedar pemenuhan
atas kebutuhan hidup agar ia mampu bekerja menghadirkan kembali esok harinya," papar Aulia.
Aulia Hakim merasa bersyukur atas sikap aparat yang sudah memberikan ruang kepada para
buruh untuk menyampaikan aspirasi saat sidang di mulai, meskipun tidak begitu lama.
Tidak hanya itu saja, Aulia Hakim menegaskan kedepannya tetap mengawal dan mengawasi
Pemerintah Provinsi Jawa tengah terkait Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemenaker). "Surat Edaran sudah turun perjam 12 siang tadi. Mungkin kita akan memberikan
semacam warning dan akan giat dan terus sampai benar - benar kondisi Undang Undang ini
dicabut dan THR harus lancar di bayar penuh, "tegasnya.
Sementara itu, Koordinator Aksi, Lukman Hakim menuturkan upah minum yang diputuskan pada
tahun sebelumnya tidak lagi mampu mencukupi kebutuhan suatu aspek karena sudah terkejar
dengan inflasi dan akibatnya upah nomimal selalu berada di bawah upah rill. "Selain upah yang
digunakan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dan sosial buruh beserta keluarganya, upah
sesungguhnya pula untuk menjamin keterserapan barang produksi oleh pasar, " tukas Lukman.
"Bahwa terhadap Undang-undang tersebut sampai saat ini KSPI masih melaskukan penolakan
dikarenakan hilangnya Job Security, Income Security, Social Security dan mengajukan Judicial
Review di Mahkamah Konstitusi yang pada hari ini Senin, 12 April 2021 diadakan sidang lanjutan
di Mahkamah Konstitusi. Dalam rangka mengawal sidang tersebut," pungkasnya.
Sebagai informasi, aksi para buruh di depan kantor Gubernur Jawa Tengah itu tidak ada
perwakilan dari Pemprov Jateng maupun DPRD menemui massa aksi. (RedG/Dicky Tifani Badi)
431
