Page 434 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 434
THR, APINDO NTB: JANGAN TEKAN PENGUSAHA YANG KESULITAN KEUANGAN
MATARAM - Asosiasi Pengusaha Indonesia Nusa Tenggara Barat meminta semua pihak bijaksana
melihat kondisi dunia usaha yang tengah lesu.
Mereka diminta tidak memaksa pengusaha yang kesulitan keuangan untuk membayar Tunjangan
Hari Raya secara penuh.
Apindo NTB prinsipnya mendukung kebijakan Menteri Tenaga Kerja yang mewajibkan pengusaha
untuk membayar THR Idulfitri secara penuh.
Ketua Apindo NTB Ni Ketut Wolini menjelaskan Apindo telah banyak berkoordinasi dengan semua
pengusaha setelah kebijakan Menaker soal pembayaran THR turun.
"Kami prinsipnya mendukung kebijakan tersebut, ketika kawan-kawan pengusaha berkoordinasi
dengan saya, saya bilang silakan bayar THR bagi yang mampu, bagi yang tidak mampu silakan
duduk bareng dengan pekerja atau karyawan, pasti ada solusi," ungkap Wolini kepada Bisnis,
Selasa (13/2/2021).
Wolini menjelaskan banyak pengusaha di NTB yang sedang kesulitan keuangan sehingga tidak
akan mampu membayar THR secara penuh.
"Ada 650 pengusaha di bawah Apindo, rata-rata semua terdampak, jangankan untuk membayar
THR, untuk menjalankan operasional usaha saja kesulitan, jadi ini harus dilihat juga," ujar Wolini.
Apindo NTB melihat ada klausul dalan SE Menakertrans yang bisa digunakan pengusaha yang
tidak mampu membayar THR agar berkomunikasi dengan karyawan.
"Klausul itu bisa digunakan, dan Apindo NTB yakin jika pengusaha dan karyawan berkomunikasi
dengan baik semua saling memahami. Karena memang lagi sulit, ketika kondisi normal semua
membayar THR, tapi sekarang kondisinya pandemi dan banyak usaha yang tutup," ungkapnya.
Dunia usaha NTB tidak hanya terdampak pandemi Covid-19. Dampak gempa besar 2018 juga
masih dirasakan sebagian pengusaha.
"Dunia usaha NTB mendapat ujian beruntun, pada 2018 gempa, terdampak semua, 2019 baru
mulai bangkit tapi 2020 sudah pandemi, jadi beruntun," jelasnya lagi.
Apindo pun meminta pemerintah NTB memberikan keringanan seperti keringanan pajak yang
sesuai dengan kewenangan Pemda.
"Kami harap pemda NTB memberikan support sesuai kewenangannya, seperti keringanan pajak,
sehingga pengusaha bisa bernapas," ungkapnya.
433
