Page 438 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Wakil Gubernur DKI, Ahmad Riza Patria menyampaikan, tak sedikit pelaku usaha yang
memperkerjakan karyawannya secara normal meski di tengah pandemi.
"Semua swasta kita minta untuk bisa penuhi karena masyarakat kita masih banyak yang kerja
di kawasan industri," papar Wagub Riza di Jakarta, Selasa (13/4).

Kewajiban perusahaan penuhi THR sudah diatur dalam Surat Edaran Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021.

"Pengusaha kita minta beri kompensasi THR bagi karyawannya, buruh," sambung Riza.

Untuk besaran THR, ucap Riza, Pemprov DKI tak ikut campur sebab hal tersebut menjadi
kewenangan dari Pemerintah Pusat.

"Itu kan wilayahnya di Kementrian Tenaga Kerja. Saya kira kita ikuti apa yang sudah diputuskan
pempus terkait THR," papar dia.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauizyah menuturkan, para perusahaan wajib
membayarkan THR kepada karyawannya. Jika hal itu urung dilakukan perusahaan bisa dikenakan
denda dan sanksi.

"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
raya keagamaan pekerja atau buruh yang bersangkutan," ujar Menaker Ida Fauizyah.

Sedangkan, bagi perusahaan yang terdampak COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR
2021 sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Pengusaha perlu melakukan dialog dengan pekerja untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan
internal.

(Asp).

437