Page 441 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

TANGGAPI SE MENAKER TENTANG THR, PEMKAB MALANG KEDEPANKAN
MUSYAWARAH
MALANGVOICE - Pemkab Malang Tanggapi Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan yang diterbitkan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Ida
Fauziyah.

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang lebih memilih untuk menciptakan zero conflict di
hubungan industrial yang ada di Kabupaten Malang.

"Kita langsung tanggapi SE itu, kita langsung menggelar rapat koordinasi dengan perusahaan-
perusahaan yang tahun lalu bergejolak tentang pembayaran THR bagi karyawan, kita
kedepankan musyawarah dulu," ucap Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Pemkab Malang,
Yoyok Wardoyo, saat dihubungi, Selasa (13/4).

Menurut Yoyok, mengacu pada SE tersebut pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban
yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh, agar dapat memenuhi
kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya.

"SE itu upaya pemerintah untuk pemulihan ekonomi nasional, untuk mengantisipasi adanya
gejolak, maka mereka kita ajak ngobrol (musyawarah) sebagai bentuk antisipasi meredam
kemungkinan gejolak yang ada terkait pemberian THR," jelasnya.

Sebab, lanjut Yoyok, dirinya menginginkan hubungan industrial di Kabupaten Malang tetap
harmonis, dan iklim kondusivitas tetap terjaga, meski di masa pandemi ini yang kondisinya serba
sulit.

"Saya imbau pada pengusaha dan pekerja agar membuat kesepakatan dalam strategi
pembayaran THR," tegasnya.

Akan tetapi, tambah Yoyok, jika tidak memungkinkan pembayaran secara kontan, maka
pembayaran dapat dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan bersama.

"Tentukan strategi agar THR tidak dicicil. Nah ini management harus mengantisipasinya. Misal
THR dicicil, tidak apa-apa asal sesuai dengan kesepakatan," terangnya.

Meski begitu, Yoyok menegaskan, manajemen harus mengantisipasi kemungkinan timbulnya
gejolak yang akan datang. Jika kesepakatan antara kedua belah pihak gagal maka wajib
melaporkan kepada pihak kepolisian agar difasilitasi.

"Kami kumpulkan para perwakilan perusahaan agar keamanan dan ketertiban masyarakat tetap
terjaga," tandasnya.

Sebagai informasi, dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tersebut, Menaker menekankan
pembayaran THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan
pekerja/buruh yang bersangkutan.

Dan tentang kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.(der).

440