Page 443 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 443
COBA-COBA TELAT BAYAR THR, INI DENDA DAN SANKSI BERAT YANG DISIAPKAN
PEMERINTAH UNTUK PENGUSAHA NAKAL
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan, pembayaran THR untuk tahun 2021 harus
diberikan paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Jadi, bagi perusahaan yang
mangkir dalam pembayaran tunjangan hari raya (THR) akan mendapatkan denda dan sanksi
dari Kementerian Ketenagakerjaan.
Ida menegaskan, pemerintah sudah memberikan dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi
dampak pandemi covid-19. Hal ini agar ekonomi masyarakat bergerak seiring dengan kebijakan
pemerintah untuk penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional.
"Untuk itu diperlukan komitmen pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Senin (12/4).
Seperti diketahui, dalam PP Nomor 36 Tahun 2021, Pasal 9 menyatakan, tunjangan hari raya
(THR) keagamaan wajib diberikan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh. Tunjangan hari raya
keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
Ida pun mendorong kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR keagamaan
kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Mewajibkan
pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik.
Kesepakatan dibuat secara tertulis mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja/buruh yang
berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan.
"Laporan keuangan 2 tahun terakhir. Kalau ada perusahaan yang tidak memiliki kemampuan
membayar sesuai dengan ketentuan tersebut, maka dia harus melaporkan pembicaraan bipartit
nya kepada dinas ketenagakerjaan sebelum H - 7, karena kelonggaran yang diberikan hanya
sampai H - 1 hari raya Idul Fitri," terang Ida.
Kesepakatan tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
keagamaan tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan. Selanjutnya, hasil kesepakatan dilaporkan kepada dinas ketenagakerjaan
setempat.
"Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan denda, pengusaha yang
terlambat membayar THR keagamaan pada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari
total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk
membayar," jelas Ida dikutip Kontan.co.id.
Pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar
THR keagamaan kepada pekerja/buruh. Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan
kepada pekerja/buruh dalam waktu yang ditentukan, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan dikenakan sanksi administratif.
Sanksi administratif tersebut sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan yakni Pasal 9 ayat 1 dan ayat 2 dan Permenaker 6 tahun 2016.
Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang -
undangan.
442
