Page 447 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan
secara proporsional. Perhitungannya, masa kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Lalu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir. Sedangkan bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang
diterima tiap bulan selama masa kerja.

Nah, bagi perusahaan yang telat membayar THR maka akan dikenakan denda 5 persen dari total
THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pembayaran. Namun, denda
ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada peker-
janya.Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif
berupa teguran tertulis dan membatasi kegiatan usaha perusahaan tersebut.

Ida juga meminta pemda untuk tegas dalam menegakkan hukum sesuai kewenan-gannya
terhadap pelanggaran pemberian THR ini. Termasuk, membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
protokol kesehatan.

Sementara itu, pengusaha masih menyampaikan nada keberatan terkait kebijakan pemerintah
mengenai THR tahun ini. Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton I Supit menegaskan bahwa kebijakan tersebut
memang tidak akan berpengaruh pada industri besar yang memiliki kemampuan finansial yang
masih baik. "Bagi yang mampu tidak masalah. Tanpa SE pun mereka akan bayar. Persoalan kan
ada yang tidak mampu. Sedangkan SE ini kesannya memaksakan harus bayar lunas," ujar Anton,
pada Jawa Pos, kemarin.

Anton meminta pemerintah mencermati bahwa kewajiban membayar THR secara lunas bersifat
general, berlaku untuk semua skala perusahaan tanpa terkecuali. "Artinya termasuk UKM. Tidak
ada dispensasi (untuk perusahaan kecil, red). Padahal kita sendiri tahu kemampuan perusahaan
berbeda-beda," tambahnya.

Anton mengatakan bahwa saat ini pengusaha relatif pasrah. Di satu sisi Anton menegaskan
bahwa kebijakan atau instruksi pemerintah harus diikuti pelaku usaha yang tidak punya kuasa
untuk melawan. Perkara sanksi, Anton mengatakan bahwa tidak ada yang bisa dilakukan jika
pemerintah berkehendak demikian. "Kalau pemerintah sudah mau main sanksi terserah
pemerintah lah kami mau diapakan. Ini ibarat mau amankan ayam atau telurnya. Kalau ayamnya
terus ditekan, dampak jangka panjangnya tentu ayamnya ada potensi mati," keluhnya.

Menurut Anton, selama pandemi masih belum jelas kapan usainya, pengusaha perlu memikirkan
strategi bertahan Secara sektor, pariwisata dar sektor angkutan menurut Anton menjadi sektor
yang saa ini paling tertekan. "Kita ha rus mentally prepared untul marathon bukan sprint. Artiny
harus betul-betul jaga napaf supaya tidak kehabisan napaf di tengah jalan. Apakah ini disadari
pemerintah?," tegasnya.

Anton berpendapat bahwc kesepakatan bipartit atai kesepakatan dua pihak secara khusus antara
pember kerja dan penerima kerja masih menjadi solusi yang cukup adil. "Siapa yang pai ing tahu
kondisi perusahaar jika bukan karyawan dar manajemen itu sendiri. Biarkan saja mereka
berunding Kecuali jika ada perusahaar yang moral hazard-nya jelek Misalnya mampu tapi tidak
mau membayar sesuai aturan nah itu biar karyawannya yang bersikap," pungkasnya.
Tak Semua Siap

446