Page 451 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

OPSI NILAI SURAT EDARAN THR TIMBULKAN KETIDAKPASTIAN

Menteri Ketenagakerjaan telah mengeluarkan Surat Edaran tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar pun menilai,
adanya SE ini menimbulkan ketidakpastian.

Hal ini khususnya berkaitan dengan aturan yang mengatakan bahwa perusahaan yang
terdampak Covid-19 sehingga tak mampu membayar THR 2021 sesuai dengan waktu yang
ditentukan membuat dialog untuk mencapai kesepakatan, dimana kesepakatan secara tertulis
yang memuat waktu pembayaran THR dengan syarat paling lambat dibayar sebelum hari raya
keagamaan 2021.

"Dengan klausula tersebut saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid
19 dipaksa membayarkan THR paling lambat H-1 sebelum hari raya. Saya nilai klausula ini sangat
membingungkan dan sangat sulit dilaksanakan oleh Perusahaan," ujar Timboel dalam
keterangan tertulis, Senin (12/4).

Menurutnya, aturan ini pun hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 dan tidak
membuka ruang bagi perusahaan yang tidak mampu untuk mencicil.

Tak hanya menyulitkan perusahaan untuk mencari dana dalam waktu 6 hari, kewajiban
pembayaran H-1 bagi perusahaan yang terdampak Covid-19 pun akan menjadi masalah bagi
buruh. "Karena bila H-1 tidak juga dibayarkan oleh Perusahaan, apa yang bisa dilakukan
Pengawas Ketenagakerjaan karena pada H-1 dipastikan Pengawas Ketenagakerjaan, manajemen
dan pekerja sudah libur," katanya.

Bila pembayaran THR pun dilakukan di H-1, dia menilai bahwa dana THR berpotensi tidak bisa
dibelanjakan sehingga harapan dana THR untuk mendukung konsumsi masyarakat tidak
tercapai.

Timboel juga menilai, perubahan waktu pembayaran THR dari H-7 ke H-1 berpeluang membuat
pengusaha yang terdampak Covid-19 untuk mengemplang bayar THR akan semakin besar,
karena tidak diberi ruang untuk membangun kesepakatan membicarakan termin pembayaran.
"Kalau hanya mengubah waktu pembayaran dari H-7 ke H-1 maka Point 2, 3 dan 4 akan relatif
percuma, mengingat akan ada kesulitan perusahaan yang terdampak covid-19 untuk membayar
THR pada H-1," ujar Timboel.

Walaupun dalam aturan tersebut juga memberikan kewenangan Gubernur/Walikota/Bupati
meminta laporan keuangan sebagai bukti bahwa perusahaan tidak mampu membayar THR,
Timboel juga berpendapat seharusnya perusahaan diberikan batas waktu pembuktian paling
lambat H-14 sehingga Pengawas Ketenagakerjaan bisa mendorong kesepakatan dengan pekerja.

"Karena tidak ada batas waktu paling lambat maka bisa saja penyerahannya diberikan H-8
sehingga kesepakatan akan sulit dicapai karena waktu sudah sempit, dekat dengan H-7,"
ujarnya.

Dengan tidak adanya ketentuan waktu, aturan yang memerintahkan Manajemen Perusahaan
dan Pekerja melaporkan hasil kesepakatan ke Pemerintah H-7 juga akan sulit dilakukan.

Adapun, dalam SE THR tersebut, pemerintah mewajibkan perusahaan untuk membayar THR
keagamaan secara penuh paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan. Namun,
perusahaan yang masih terdampak Covid-19 diwajibkan melakukan dialog dengan pekerja/buruh
untuk mencapai kesepakatan. Kesepakatan dibuat secara tertulis yang memuat waktu
pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat sebelum hari raya keagamaan.

450