Page 446 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 446
Ringkasan
TAHUN ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernafas lega dalam mempersiapkan kebutuhan di
Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh
tanpa dicicil. Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan. SE tersebut ditujukan langsung pada para Gubernur di seluruh Indonesia.
THR DIBAYARKAN MAKSIMAL TUJUH HARI SEBELUM LEBARAN
TAHUN ini, pekerja dan buruh bisa sedikit bernafas lega dalam mempersiapkan kebutuhan di
Hari Raya Idul Fitri. Pemerintah menetapkan tunjangan hari raya (THR) wajib dibayar penuh
tanpa dicicil.
Hal ini tertera dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE
tersebut ditujukan langsung pada para Gubernur di seluruh Indonesia.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, pemberian THR keagamaan
merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh.
Di mana, THR ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam
merayakan hari raya keagamaan.
"THR merupakan non upah yang wajib dibayar pengusaha kepada pekerja atau buruh," ujarnya
dalam temu media, kemarin (12/4).
Pembayaran THR ini, lanjut dia, harus dilakukan maksimal seminggu atau tujuh hari sebelum
hari raya keagamaan tiba. Meski begitu, ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah bagi
perusahaan yang tak mampu membayar THR karena masih terdampak pandemi. Perusahaan-
perusahaan tersebut diberikan waktu maksimal sehari sebelum lebaran tiba.
Namun, dengan catatan, ada kesepakatan atau pembahasan secara bipartite terlebih dahulu
antara pengusaha dan pekerja. Selain itu, perusahaan juga diwajibkan untuk membuka laporan
keuangan mereka secara transparan pada pekerja.
"Ini berdasarkan laporan keuangan internal selama dua tahun terakhir. Harus dibuka secara
transparan," ungkapnya.
Setelah dicapai kesepakatan, perusahaan wajib menyerahkan hasil dialog pada dinas
ketenagakerjaan setempat. Ida juga meminta agar gubernur dan bupati/wali kota untuk
mengawasi.
"Kesepakatan tersebut harus dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk membayar THR 2021 dengan besaran sesuai ketentuan," ungkapnya.
Pembayaran THR keagamaan sendiri diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai
masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada
pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian
kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Sementara, bagi pekerja/buruh yang
445
