Page 444 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 444
"Pengusaha yang tidak membayar THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa, teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian atau seluruh alat
produksi dan pembekuan kegiatan usaha," jelas Menaker Ida.
Lebih lanjut, Ida mengatakan, pada tahun 2020 pemerintah telah memberikan kelonggaran bagi
perusahaan yang tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan perundang - undangan. Yakni agar melakukan dialog antara pengusaha dan pekerja
dengan menyepakati pembayaran THR yang pada waktu itu dilakukan secara bertahap. Hal ini
tertuang dalam SE Menaker Nomor 6 Tahun 2020.
"Alhamdulillah pemerintah melakukan banyak hal, roda perekonomian sudah mulai bergerak.
Kegiatan ekonomi masyarakat suah mulai membaik kembali meski secara terbatas menuju ke
arah pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonomi nasional kita," tutur
Ida.
Sebagai informasi, aturan mengenai pembayaran THR keagamaan diatur dalam Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.
443
