Page 455 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 455
Terkait hal tersebut, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, memohon kepada kepala
daerah untuk memastikan perusahaan dapat membayarkan THR keagamaan sesuai dengan
aturan yang berlaku.
"Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja dan buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan
mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR, agar melakukan dialog dengan
pekerja dan buruh untuk mencapai kesepakatan," ujar Ida dalam siaran pers Pembayaran THR
2021 di YouTube Kemnaker RI, Senin 12 April 2021.
Menurutnya, jika perusahaan tidak bisa membayarkan THR kepada pekerja dan buruh secara
penuh atau tepat waktu, maka kondisi ini mesti dilakukan kesepahaman oleh keduanya.
Kesepahaman, lanjutnya, dilakukan perusahaan dan pekerja melalui dialog tripartit yang
dilaksanakan dengan itikad baik secara kekeluargaan.
Dialog kesepahaman tersebut juga dilakukan secara tertulis dan memuat waktu pembayaran
THR 2021. Selain itu, kesepakatan harus dilakukan berdasarkan laporan keuangan internal
perusahaan yang transparan.
"Kesepakatan ini tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja dan buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan dan selanjutnya hasil kesepakatan dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan
setempat," ucap Ida.
Lebih lanjut, dia meminta para kepala daerah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi
dan penegakan hukum terkait pelaksanaan THR 2021.
Terkait aturan dan permintaan tersebut, tertuang dalam SE Menaker RI Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan tahun
2021 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan yang dikeluarkan per 12 April 2021 dan ditujukan kepada
para kepala daerah.
SE Menaker mewajibkan pembayaran THR dilakukan perusahaan kepada pekerja paling lambat
tujuh hari sebelum lebaran 2021.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," pungkasnya.
454
