Page 452 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 452
Judul Bisnis Bisa Dihentikan Pemerintah Jika Pengusaha Tak Bayarkan THR
Nama Media klikpositif.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://news.klikpositif.com/baca/87664/bisnis-bisa-dihentikan-
pemerintah-jika-pengusaha-tak-bayarkan-thr.html
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 11:16:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengusaha yang tidak membayar THR
keagamaan dikenai sanksi administratif berupa; pertama teguran tertulis, kedua pembatasan
kegiatan usaha, ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan keempat
pembekuan kegiatan usaha
Ringkasan
Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR). Dimana pembayaran THR Idul Fitri tahun ini dilakukan secara penuh dan tidak boleh
dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pengusaha yang tidak membayar
THR pekerja/buruhnya tahun ini bakal dikenal sanksi tegas. " Pengusaha yang tidak membayar
THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa; pertama teguran tertulis, kedua
pembatasan kegiatan usaha, ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,
dan keempat pembekuan kegiatan usaha," kata Ida dalam konferensi pers virtual, Senin
(12/4/2021) dilansir dari Suara.com.
BISNIS BISA DIHENTIKAN PEMERINTAH JIKA PENGUSAHA TAK BAYARKAN THR
Pemerintah telah menerbitkan aturan terkait mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya
(THR). Dimana pembayaran THR Idul Fitri tahun ini dilakukan secara penuh dan tidak boleh
dicicil. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menegaskan, pengusaha yang tidak membayar
THR pekerja/buruhnya tahun ini bakal dikenal sanksi tegas. " Pengusaha yang tidak membayar
THR keagamaan dikenai sanksi administratif berupa; pertama teguran tertulis, kedua
pembatasan kegiatan usaha, ketiga penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi,
dan keempat pembekuan kegiatan usaha," kata Ida dalam konferensi pers virtual, Senin
(12/4/2021) dilansir dari Suara.com.
Dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, dijelaskan sanksi yang
451
