Page 495 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 495
Judul Desak UU Omnibus Law Dicabut
Nama Media Radar Cirebon
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg13&19
Jurnalis azs
Tanggal 2021-04-13 09:38:00
Ukuran 137x147mmk
Warna Warna
AD Value Rp 32.058.000
News Value Rp 96.174.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif
Narasumber
negative - Asep Fedi Hartono (Wakil Presiden DPP FSPMI) Kita tahu hari ini ada sidang MK
tentang UU Omnibus Law. Kami minta agar Omnibus Law dicabut
neutral - Asep Fedi Hartono (Wakil Presiden DPP FSPMI) Kita minta THR tidak dicicil. Harus
dibayar penuh oleh perusahaan
Ringkasan
Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Cirebon
Raya berunjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Senin (12/4). Mereka mendesak dicabutnya
Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini merupakan unjuk rasa serentak yang
dilakukan FSPMI di seluruh Indonesia. Pusatnya, dilaksanakan oleh DPP FSPMI di depan kantor
Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam aksinya di depan Balai-kota, masa aksi mengutarakan
aspirasinya dengan berorasi. Menyatakan sikap mereka untuk mendesak pemerintah mencabut
Undang-undang Nomor 11 tahun 2020.
DESAK UU OMNIBUS LAW DICABUT
KEJAKSAN - Puluhan buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia
(FSPMI) Cirebon Raya berunjuk rasa di depan Balai Kota Cirebon, Senin (12/4). Mereka
mendesak dicabutnya Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja. Aksi ini merupakan unjuk rasa
serentak yang dilakukan FSPMI di seluruh Indonesia. Pusatnya, dilaksanakan oleh DPP FSPMI di
depan kantor Mahkamah Konstitusi (MK).
Dalam aksinya di depan Balai-kota, masa aksi mengutarakan aspirasinya dengan berorasi.
Menyatakan sikap mereka untuk mendesak pemerintah mencabut Undang-undang Nomor 11
tahun 2020.
Wakil Presiden DPP FSPMI, Asep Fedi Hartono mengatakan, aksi unjuk rasa itu dilakukan secara
serentak di Indonesia. Menurutnya, ada sekitar 200 titik kabupaten/ kota, dan 20 titik provinsi.
494
