Page 490 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

Namun demikian, ada beberapa hal yang menurut Said perlu diperhatikan. Misalkan saja
pembentukan satuan tugas (satgas) yang dibentuk untuk mengawasi perusahaan yang tidak
mengikuti arahan berdasarkan SE THR tersebut.

Menurut dia, SE THR yang diterbitkan tidak mengikat seperti aturan yang tertuang dalam
peraturan pemerintah (PP).

"Kalau memang THR dibayar penuh dan tidak dicicil kami setuju. Paling tidak harapan buruh
terpenuhi, tapi SE THR sifatnya tidak mengikat seperti PP. Dengan aturan yang tidak mengikat,
maka satgas yang dibentuk dinilai kurang optimal," kata Said, Senin (12/4).

Saat ini, Kemenaker telah membentuk Satgas Pelayanan Konsultasi dan Penegakan Hukum
Pelaksanaan Pembayaran THR tahun 2021.

Satgas ini juga ada di daerah-daerah agar pelaksanaan SE THR dapat berjalan dengan baik dan
efektif serta tercapai kesepakatan yang dapat memuaskan para pihak.

Menurut Said, satgas memang dibentuk setiap tahunnya. Hanya saja, implemantasi satgas di
lapangan masih kurang dalam melakukan pengawasan. Demikian juga dengan sanksi yang
dijalankan dalam Surat Edaran Menteri masih kurang tegas.

"Di tahun lalu, aturannya disebutkan THR bisa dicicil sampai Desember 2020, nyatanya banyak
perusahaan yang sampai sekarang tidak membayar dan melunasi, ini karena tidak adanya
pengawasan. Kalau satgas, memang tiap tahun dibentuk," kata dia.
Said menilai, penting bagi satgas untuk mengacu pada PP Nomor 78 Tahun 2015 saat
memberikan sanksi kepada perusahaan yang tidak membayar THR 2021 sesuai ketentuan.

"Kami meminta, ini harus diikat dalam peraturan pemerintah seperti PP Nomor 78 Tahun 2015,
bukan surat edaran, makanya tidak sebanding. Satgas harusnya tidak mengacu pada surat
edaran, tapi pada PP-nya," ucapnya.

Sebelumnya, Menaker Ida Fauziah menegaskan, pengusaha yang terlambat membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang
harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu keawajiban pengusaha untuk membayar.

Perusahaan juga akan diberikan sanksi administratif jika tidak membayar THR keagamaan
kepada pekerja atau buruh dalam waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum hari
keagamaan akan dikenakan sanksi administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan Pasal 9 ayat 1 dan 2.

"Sanksi administratif tersebut berupa, teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," jelas Ida. (ksp)

489