Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021
P. 62
Judul Wajib Bayar Penuh THR
Nama Media Jawa Pos
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg11
Jurnalis ILO
Tanggal 2021-04-14 03:37:00
Ukuran 123x313mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 89.175.000
News Value Rp 267.525.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI) Kami tetap mengacu pada aturan yang lebih di atasnya. Terkait dengan THR, tidak boleh
dicicil. Secara otomatis, kami juga akan melakukan pemberitahuan atau SE kepada perusahaan-
perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat
negative - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi
(Disnakertransgi) DKI) Kami kan bisa lihat mana (perusahaan) yang terdampak, mana yang tidak
terdampak
neutral - Andri Yansyah (Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi)
DKI) Pertama, tetap kami akan mendorong mereka untuk bipartit. Kalau tidak ada penyelesaian,
kami lakukan tripartit dengan mengingatkan perusahaan tersebut untuk melakukan
kewajibannya. THR itu adalah hak pekerja yang harus ditunaikan
neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Kami ikuti apa yang sudah diputuskan
pemerintah pusat terkait THR. Semua (perusahaan) swasta kami minta untuk mengikuti, untuk
bisa memenuhi THR bagi karyawan atau buruhnya
Ringkasan
Aturan Perusahaan di Jakarta. Pemerintah pusat melalui menteri ketenagakerjaan (Menaker)
mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menaker bahkan menegaskan, tahun ini, THR tidak boleh dicicil.
WAJIB BAYAR PENUH THR
Aturan Perusahaan di Jakarta
Pemerintah pusat melalui menteri ketenagakerjaan (Menaker) mengeluarkan Surat Edaran (SE)
Menaker Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya
61