Page 59 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 14 APRIL 2021

PENGUSAHA KECIL PILIH DIALOG DENGAN PEKERJA

Kebijakan pemerintah yang mewajibkan pengusaha membayar tunjangan hari raya secara penuh
dan tepat waktu sebelum hari raya dinilai memberatkan sebagian pelaku usaha yang terdampak
pandemi Covid-19. Pengusaha memilih dialog bipartit dengan Pekerja untuk mencari solusi
pembayaran THR.

Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, saat dihubungi, Selasa
(13/4/2021), mengatakan, maksud dan tujuan kebijakan itu baik, yakni untuk memenuhi hak
pekerja dan menggerakkan ekonomi, tetapi faktanya situasi pengusaha tak bisa dipukul rata. Ia
meyakini, ada banyak pengusaha berskala kecil yang sulit memenuhi kewajiban THR tahun ini.

Sebelumnya, pemerintah meminta perusahaan memanfaatkan berbagai stimulus bagi dunia
usaha dan menjalankan kewajibannya. Namun, menurut dia, stimulus dan bantuan pemerintah
tidak semudah itu bisa diakses pengusaha, khususnya usaha mikro kecil yang kerap dianggap
tidak layak mendapat kredit perbankan.
Pengusaha yang tak mampu membayar THR akan menempuh dialog bipartit dengan pekerja.
Kewajiban membuktikan ketidakmampuan dan kerugian perusahaan juga akan ditunjukkan
lewat laporan keuangan internal perusahaan secara terbuka. Namun, ia meminta keputusan
pembayaran THR diserahkan kepada pemberi kerja dan pekerja.
"Ada UMKM yang mampu, ada yang tidak. Bagi yang mampu, silakan memenuhi kewajiban
sesuai aturan. Bagi yang tidak, surat edaran pemerintah memungkinkan menempuh cara
kekeluargaan lewat dialog bipartit dengan Pekerja," kata Ikhsan.

Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan,
pengusaha punya waktu satu bulan hingga pertengahan Mei 2021 untuk mengkaji kondisi
keuangan dan menyiapkan pembayaran THR. Jika perusahaan memutuskan tidak membayar
THR, pemerintah akan menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan.
Sanksi diberikan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha,
penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi, sampai pembekuan usaha. Perusahaan
yang mampu wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum Lebaran. Sementara
perusahaan yang tak mampu harus membuktikan tidak mampu dengan membuka laporan
keuangan dua tahun terakhir secara transparan ke Pekerja, menggelar dialog bipartit, dan
melapor ke pemerintah.

Jika perusahaan terbukti benar-benar tidak mampu, mereka diberi kelonggaran untuk membayar
paling lambat satu hari sebelum Lebaran tanpa dicicil atau ditunda. "Kelonggaran hanya
diberikan sampai satu hari sebelum hari raya Idul Fitri," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida
Fauziyah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial Anton J Supit berharap pemerintah dapat memberi dispensasi bagi
beberapa perusahaan, seperti usaha berskala kecil atau yang terdampak Covid-19.

"SE (surat edaran) ini jadi persoalan karena berlaku merata dan tak ada dispensasi ke siapa pun.

Buruh memang dalam keadaan sulit, itu tidak bisa diperdebatkan. Namun, saya kira ada juga
usaha yang sedang dalam kondisi sulit. Untuk mereka yang tidak mampu ini, bagaimana
solusinya?" kata Anton. Menurut Anton, keputusan harus diserahkan pada hasil dialog bipartit.
"Yang paling tahu kondisi perusahaan adalah bipartit, yaitu Pekerja dan manajemen perusahaan
itu sendiri," katanya. (AGE)

58