Page 130 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020
P. 130
Title OMNIBUS LAW DINILAI MAMPU ATASI PERSOALAN REGULASI PASCA CORONA
Media Name beritasatu.com
Pub. Date 27 April 2020
https://www.beritasatu.com/nasional/625635/omnibus-law-dinilai-mampu-a tasi-
Page/URL
persoalan-regulasi-pasca-corona
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pandemi virus corona (Covid-19) telah mengkibatkan banyak pekerja di sektor
informal tidak bisa mencari penghasilan seperti biasa. Pakar hukum tata negara
Fahri Bachmid berharap pemerintah membuat kebijakan yang fokus untuk
menciptakan lapangan kerja atau peluang usaha untuk mengatasi hal tersebut.
"Skenario utama yang harus disiapkan oleh pemerintah adalah membuka lapangan
kerja," ujar Fahri kepada wartawan, Senin (27/4/2020).
Fahri mengakui kebijakan penyediaan lapangan kerja tidak bisa dengan mudah
dilahirkan. Pasalnya saat ini pemerintah tengah menghadapi tantangan pandemi
yang masih berlangsung. Selain itu, perusahaan saat ini membatasi aktivitasnya.
"Semoga saja penyelesaian pandemi sesingkat-singkatnya. Dalam artian dalam
waktu dekat sudah bisa berkurang," tandas dia.
Menurut Fahri, kebijakan yang saat ini mungkin diciptakan oleh pemerintah adalah
yang berbasis aplikasi. Meski tidak bisa diakomodir seluruhnya, kata dia, Omnibus
Law berpeluang untuk mengatur kebijakan yang diperlukan saat ini.
Lebih lanjut, Fahri menilai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja merupakan salah
satu solusi untuk mengatasi berbagai masalah lapangan kerja yang terdampak
akibat pandemi Covid-19.
Misalnya, kata dia, Omnibus Law Ciptaker membahas perihal aturan yang sejalan
dengan situasi saat ini.
"Salah satu agenda yang terpenting adalah bagaimana memasukan situasi ini dalam
sejumlah pasal-pasal krusial dalam pasal Omnibus Law, termasuk bagaimana
pekerjaan itu diselesaikan secara jarak jauh misalnya. Itu harus dipikirkan oleh
pemerintah dan DPR," jelas Fahri.
Di sisi lain, Fahri menuturkan konsep dasar Omnibus Law adalah undang-undang
payung bagi berbagai kebijakan.
Artinya, dia mengatakan Omnibus Law bisa mengatur beberapa jenis persoalan
yang sudah diatur UU tersendiri.
Page 129 of 173.
