Page 125 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020
P. 125
"Penarikan ini akan menjadi preseden positif bagi pemerintah karena mau
mendengarkan masukan dari publik, sehingga dapat meredakan gelombang protes
yang sudah banyak disuarakan terhadap RUU Cipta Kerja," kata dia.
Diberitakan sebelumnya, Presiden Jokowi memutuskan menunda pembahasan
klaster ketenagakerjaan dalam draf RUU Cipta Kerja. Keputusan presiden itu
merupakan respons atas kontoversi yang muncul terkait pasal-pasal dalam klaster
ketenagakerjaan.
"Kemarin pemerintah telah menyampaikan kepada DPR dan saya juga mendengar
Ketua DPR sudah menyampaikan kepada masyarakat bahwa klaster
Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja ini pembahasannya ditunda, sesuai dengan
keinginan pemerintah," ujar Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (24/4/2020).
Dengan penundaan tersebut, Jokowi mengatakan pemerintah bersama DPR memiliki
waktu lebih banyak untuk mendalami substansi dari pasal-pasal yang berkaitan. "Hal
ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kita untuk mendalami lagi substansi
dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-masukan dari
para pemangku kepentingan," kata dia.
Secara terpisah, Wakil Ketua Panita Kerja (Panja) RUU Cipta Kerja Achmad Baidowi
mengatakan, permintaan penundaan pembahasan klaster ketenagakerjaan oleh
presiden sudah sesuai dengan keinginan panja di Baleg DPR.
Menurut Baidowi, saat pembahasan nanti segala kemungkinan bisa terjadi. Ia
mengatakan klaster ketenagakerjaan bisa saja dihapus atau tetap menjadi bagian
RUU Cipta Kerja dengan perbaikan.
"Apakah nantinya tetap menjadi bagian, di-drop, atau skemanya seperti apa,
semuanya ditentukan di akhir. Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada para
stakeholder mencari simulasi dan solusi terbaik terkait masalah ketenaagakerjaan,"
kata Baidowi, Jumat (24/4/2020).
Penulis : Tsarina Maharani
Editor : Kristian Erdianto
Page 124 of 173.
