Page 124 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 28 APRIL 2020
P. 124
Title PRESIDEN JOKOWI DIMINTA TARIK DRAF RUU CIPTA KERJA DARI DPR, INI ALASANNYA
Media Name kompas.com
Pub. Date 27 April 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/11000361/presiden-jokowi-d iminta-tarik-
Page/URL
draf-ruu-cipta-kerja-dari-dpr-ini-alasannya
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
JAKARTA, - Direktur Jaringan dan Advokasi Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (
PSHK) Fajri Nursyamsi menilai, keputusan menunda pembahasan klaster
ketenagakerjaan dalam draf omnibus law RUU Cipta Kerja tak menyelesaikan
masalah.
Fajri menyarankan agar Presiden Joko Widodo segera menarik kembali draf RUU
Cipta Kerja.
"Presiden harus menarik kembali draf RUU Cipta Kerja dari DPR," kata Fajri, Senin
(27/4/2020).
Pertama, terkait proses penyusunan draf yang dinilai melanggar prosedur.
Penyusunan draf dinilai tak memenuhi prinsip keterbukaan pembentukan peraturan
perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
Sebab, hingga draf tersebut diserahkan pemerintah ke DPR, tidak ada laman resmi
pemerintah atau DPR yang menyebarluaskan draf maupun naskah akademiknya.
Alasan ketiga, momentum pembahasan di tengah pandemi Covid-19.
Fajri menyatakan, penarikan draf oleh Presiden Jokowi dimungkinkan dalam
Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan
Undang-Undang.
"Penarikan suatu RUU oleh presiden sebagai pengusul diatur di dalam Pasal 9 dan
10 Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan
Undang-Undang," ucap Fajri.
"Pengaturan yang sama ditemukan pula pada Peraturan DPR tentang Pembentukan
Undang-Undang yang baru saja disahkan pada 2 April 2020 lalu dan akan
menggantikan Peraturan DPR Nomor 3 Tahun 2012 itu," lanjutnya.
Fajri mengatakan, Jokowi akan memberikan preseden positif jika mau menarik dan
menyusun ulang draf RUU Cipta Kerja. Selain itu, DPR harus menyampaikan
keresahan masyarakat dengan menunda seluruh pembahasan dan mendesak
presiden menarik draf.
Page 123 of 173.
